Usul Pembubaran Petral, Tim Transisi Jokowi-JK Mencla-mencle

Rini Soemarno

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno mengatakan usulan soal pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang bermarkas di Singapura baru akan diputuskan akhir minggu ini.

"Pembubaran itu merupakan usulan dari hasil yang dilakukan oleh Deputi Bidang Energi, Pak Hasto Kristiyanto yang mendapat usulan pembubaran Petral," kata dia kepada awak media yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online, Rabu (24/9/2014).

"Nah, kami di tim transisi belum memfinalkan, jadi hasil-hasil pokja itu finalisasinya akhir minggu ini," tambahnya.

"Jadi memang termasuk usulan-usulan itu, tentunya akan menjadi bagian dari apa yang kita analisa dan kita pertimbangkan. Jadi final rekomendasi dari tim belum keluar dari energi secara menyeluruh, termasuk Petral," ujar adik dari mantan Dirut Pertamina, Ari Soemarno itu.

Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto membantah bahwa pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Joko Widodo - Jusuf Kalla akan membubarkan anak usaha PT Pertamina, yang bergerak di bidang perdagangan minyak tersebut, PT Petral. Padahal, sehari sebelumnya Hasto menegaskan bahwa pembubaran Petral akan dilakukan sejalan dengan komitmen pemerintahan baru dalam memberantas mafia migas.

Apa yang disampaikan ke media dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/9/2014) kemarin, menurutnya baru sebatas masukan dan masuk dalam kajian Tim Transisi.

"Ini baru usulan, ini nanti Pak Jokowi-JK yang akan memutuskan," tegas Hasto.

Diungkapkan dia, rencana pembubaran Petral merupakan hasil dari dengar pendapat dengan pakar dibidang energi. Dimana dengar pendapat menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama bahwa salah satu akar persoalan yang menghambat kesejahteraan rakyat adalah pengelolaan energi yang sarat dengan kepentingan.

"Darisitu muncullah gagasan diperlukannya suatu audit, jadi tema sentralnya sebenrnya adalah audit migas," ucap Hasto.

"Terhadap usulan tersebut, sikap transisi melakukan kajian. Apa yang kami sampaikan itu keinginan dari mereka-mereka yang ingin melihat Indonesia berjaya di sektor perminyakan," tambahnya.

Sebelumnya, Hasto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan mengatakan keberadaan mafia migas menghambat terwujudnya kedaulatan energi nasional. Karenanya, pemerintahan Jokowi-JK berencana memperbaiki regulasi yang ada. Regulasi baru dibuat untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru.

"Ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," katanya.  [Rmol]