Pemerintah Pusat Diminta Atasi Banjir Morowali Utara

Banjir menggenangi jalan di Morut. (Foto: Eko Arianto) 

Palu,  Jurnalsulteng.com - Ketua DPRD Morowali Utara Syafruddin Madjid mengatakan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di daerahnya sudah harus ditangani oleh pemerintah pusat karena pemerintah daerah setempat maupun pemerintah provinsi tidak mampu mengatasinya.

"Ini sudah harus ditangani pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten tidak mampu, karena ini banjir besar dan penanganannya juga perlu dana yang besar," kata Syafruddin di Palu, Kamis (21/4/2016).

Politisi Partai Demokrat itu tiba di Palu, Kamis, karena mengikuti rapat koordinasi Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Akasi) di Palu.

Dia mengatakan saat ini ribuan warga dari Kecamatan Petasia Timur dan Petasia Barat diungsikan karena kampung mereka terendam banjir.

"Ini sudah kejadian kedua kalinya. Kasihan masyarakat kalau ini tidak segera diatasi," katanya.

Banjir terparah terjadi di Desa Tompira dan Bunta Kecamatan Petasia Timur, kemudian Desa Moleono, Sampalowo, Moleono, Togo Mulya, Tiu, Mondowe, Maralee, Tontowea di Kecamatan Petasia Barat serta Desa Koromatantu Kecamatan Petasia.

Syafruddin mengatakan banjir tersebut terjadi akibat pendangkalan Sungai La karena hutan di sekitarnya sudah gundul akibat pertambangan dan pembukaan perkebunan sawit.

"Ditambah lagi air pasang yang mengakibatkan rumah tergenang," katanya.

Dia mengatakan panjang sungai yang perlu segera ditangani sekitar enam sampai tujuh kilometer. Jika sungai ini tidak dinormalisasi, banjir tidak akan pernah teratasi.

"Setiap hujan deras pasti banjir. Makanya perlu dikeruk," katanya.

Menurut Syafruddin, sebagian sungai tersebut sudah ditangani melalui APBD kabupaten, tetapi hanya sebagian kecil karena APBD daerah yang baru berdiri itu masih sangat terbatas.

"Baru dua minggu lalu saya dari sana. Banjirnya besar. Air sampai di pusat. Tidak ada kendaraan bisa lewat, makanya di desa orang pakai perahu," katanya yang dilansir Antara.

Dia mengatakan kerugian yang diderita masyarakat sangat banyak, selain perabot rumah tangga juga perkebunan dan pertanian.

"Di Desa Onepute itu jalan baru dibangun. Ada enam jembatan dan drainase, semuanya tergenang," katanya.

Syarifuddin sangat berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi diminta segera memberikan bantuan pembangunan normalisasi sungai karena jika dibiarkan, akan semakin parah dan kerugian masyarakat juga semakin banyak.

"Mana itu anggota DPRD kita dari Sulawesi Tengah. Katanya reses, tapi kenapa itu sungai yang sudah tahunan mengakibatkan banjir, tidak pernah diatasi," katanya. (***)

Source; Antara