Tanggungjawab Jalan Pemprov Sulteng Capai 1600 Kilometer

Wakil Gubernur  Sulteng H. Sudarto, SH, M.Hum, saat membuka acara Diseminasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Jalan Daerah, di Hotel Santika, Kota Palu, Senin (14/12/2015). [Foto; Humas Pemprov]

Palu, Jurnalsulteng.com- Panjang jalan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) selama ini mencapai 1600 kilometer. Tanggungjawab ini cukup banyak dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi.

"Jalan di Sulawesi Tengah ini cukup banyak dibandingkan provinsi-provinsi lain di Sulawesi. Jalan yang dipertanggungjawabkan 1600 Km oleh provinsi, kalau di Jawa, Anyer-Panarukan hanya 1000 Km dan ini perlu koordinasi yang baik," kata Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng H. Sudarto, SH, M.Hum, saat membuka acara Diseminasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Jalan Daerah, di Hotel Santika, Kota Palu, Senin (14/12/2015).

Wakil Gubernur H. Sudarto, SH, M.Hum, mengatakan jalan merupakan salah satu subsektor infrastruktur yang vital dan signifikan dalam meningkatkan perekonomian dan konektivitas di Provinsi Sulawesi Tengah.

"Agar pembangunan di sektor pengembangan jalan dapat selaras dengan agenda pemerintah dalam membangun peningkatan konektivitas nasional maka ada beberapa hal perlu diperhatikan," ujar wagub.

Menurut Wagub, hal pertama yang harus dilakukan yakni memperkuat peran melalui penguatan fiskal, payung hukum, pengembangan SDM, transparansi, akuntabilitas, manajerial, penajaman fokus sasaran dan peningkatan kinerja.

Dua, sambung wagub adalah mendorong percepatan pembangunan jalan guna meningkatkan konektivitas jaringan jalan, daya saing dan pertumbuhan ekonomi. dan terakhir adalah mengembangkan skema pembiayaan yang efisien menggunakan teknologi tepat guna serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Dinas Bina Marga Prov. Sulteng Ir. Syaifullah Djafar, M.Si dan pejabat eselon III, IV Dinas PU Bina Marga provinsi dan kabupaten/kota se-Sulteng sebagai peserta. Kegiatan akan dimulai Senin-Rabu (14-16/12/2015)

Tujuan kegiatan antara lain untuk mensinkronkan rencana program penyusunan jaringan jalan yang efektif dalam rangka peningkatan konektivitas dan perekonomian di daerah.

Sebagaimana tertuang dalam UU No. 38 tahun 2004 tentang jalan. Kewenangan pengaturan jalan dibagi menjadi jalan nasional oleh pemerintah pusat, jalan provinsi oleh pemerintah provinsi, jalan kabupaten dan perdesaan oleh pemerintah kabupaten dan jalan kota oleh pemerintah kota.

Bertepatan dengan peringatan HBT (Hari Bakti Transmigrasi) tahun 2015, dalam sambutan lepasnya, wagub tidak ketinggalan mengomentari persoalan jalan di sejumlah wilayah transmigrasi yang ada di Sulteng.

"Yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah jalan apalagi jalan-jalan ke kantong produksi seperti di daerah-daerah transmigrasi. Disitu adalah daerah penghasil seperti padi, jagung, kedelai tapi tidak diperhatikan," sambungnya lagi.

Persoalan akses jalan keluar masuk wilayah kantong-kantong produksi dipandang wagub harus jadi prioritas utama pemerintah kabupaten selaku penanggungjawab jalan kabupaten berdasarkan UU No. 38 tahun 2004, tapi sayang pemerintah kabupaten kadang-kadang kurang perhatian akan hal itu.

"Kalau mau ke Lalundu, kok harus dari Sulawesi Barat, kenapa nggak buat jalan langsung dari Donggala," beber wagub mengisahkan pengalamannya waktu kunjungan kerja ke Lalundu. "Kalau masih lewat dari Sulbar, Saya anggap daerah ini masih terisolir," tegasnya.

Oleh karena itu, sebelum mengakhiri sambutan, wagub berharap kegiatan dapat menghasilkan suatu perencanaan awal yang jadi dasar melaksanakan penganggaran berbasis kinerja sekaligus referensi penyusunan rencana strategis SKPD Dinas PU Bina Marga provinsi, kabupaten dan kota tahun 2016-2020.

"Semoga diikuti sungguh-sungguh agar Kita dapat mewujudkan infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Tengah yang berkualitas, berimbang dan berdaya saing," pungkas wagub mengakhiri sambutan.[***]

Penulis; Harold/Humasprov
Editor; Sutrisno