 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Meski mendapatkan tekanan dari Perancis, Australia bahkan Sekjen PBB Ban Ki Moon, pemerintah diminta tak gentar untuk melaksanakan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkotika.
Pemerintah dalam hal ini, tak seharusnya mengendurkan kebijakan untuk melaksanakan hukuman mati terhadap terpidana gembong narkoba.
Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, Indonesia harus tetap menjalankan hukuman mati itu. Apalagi Indonesia sedang diuji konsistensinya oleh negara-negara di Asia-Afrika.
"Indonesia yang baru saja sukses menyelenggarakan KAA sedang diuji apakah pelaksanaan kedaulatan negara hanya sebatas retorika atau betul-betul direalisasikan," kata dia ketika dihubungi, Senin (27/4/2015).
Dia mengatakan, pada prinsip nonintervensi terhadap negara-negara di Asia dan Afrika merupakan prinsip yang masih relevan pada masa kini dan pada saat Indonesia akan melaksanakan hukuman mati.
Sekali pemerintah mundur dari kebijakan ini, sambung dia, maka Indonesia akan menjadi bahan tertawaan karena dianggap tak mampu melaksanakan prinsip yang terdapat dalam Dasa Sila.
Menurut dia, protes pemerintah Perancis dan Australia tidak lebih dari sikap negara yang tidak mengenal hukuman mati. Agar pemerintahnya dapat mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan rakyatnya maka mereka harus menyuarakan protes, bahkan ancaman atas pelaksanaan hukuman mati.[***]
Sumber; Aktual.co
0 komentar:
Posting Komentar