 |
| Uchok Sky Khadafi |
Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi meminta pemerintahan baru yang dinahkodai Jokowi-JK harus berani menghentikan utang luar negeri. Jika tidak melakukan terobosan, maka pemerintahan yang dipimpinnya bisa ambruk, karena dililit utang.
“Pada 2015, ada sebesar Rp 11 juta per kepala, utang yang ditanggung oleh warga Indonesia. Bandingkan dengan 2004 silam yang disebut bahwa hutang orang Indonesia per kepala itu sudah mencapai Rp 7 juta,” ungkap Uchok dalam diskusi ‘Implikasi Ekonomi Politik Utang Rezim SBY Terhadap Rezim Jokowi Dan Anak Cucu Bangsa’’di Jakarta, kemarin.
Dijelaskan Uchok yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online, Selasa (30/9/2014), utang pemerintahan SBY hingga 2014, sudah mencapai Rp 2.532 triliun rupiah. Jauh lebih banyak dibanding era Presiden Megawati Soekarnoputri yang pada 2004 mencapai 1.999 triliun Rupiah. “Jadi, selama pemerintahan SBY ini ada Rp 1.232 triliun utang luar negeri pemerintahannya yang diwariskan kepada pemerintahan baru Jokowi,” katanya.
Menurutnya, pembengkakan utang luar negeri itu terjadi lantaran banyaknya calo anggaran atas nama Management fee yang membiarkan Indonesia berutang terus menerus ke luar negeri. “Sebab, mereka memperoleh bagian dari utang itu,” ujarnya.
Padahal, kata Uchok, keuangan negara tidak perlu defisit, apabilan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dilakukan reformasi. Jika tidak ada terobosan yang signifikan, pemerintahan Jokowi-JK akan meradang dan terus terjebak pada persoalan utang dengan segala turunannya.
“Harus berani dan harus ada terobosan. Jangan pula seperti selama ini, Indonesia berutang ke luar negeri, dan utang itu semua yang dijadikan anggaran membiayai program-program, lah lalu untuk apa ada pemerintahan kalau semua mengandalkan utang saja,” pungkasnya.
Koodinator Petisi 28, Haris Rusly Moti menyatakan, Presiden SBY harus bertanggungjawab atas besarnya utang luar negeri. Pasalnya, selama 10 tahun ini, SBY terus manambah utang luar negeri yang besarannya melebihi kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya.
Haris menyarankan, presiden terpilih Jokowi untuk meminta MPR untuk meminta pertanggungjawaban SBY. “Mereka yang harus berinisiatif dengan melakukan itu. Setelah tanggal 1 Oktober mendorong MPR meminta pertanggungjawaban SBY,” katanya.
Menurutnya, pertanggungjawaban SBY ini harus dilakukan sebagai pembelajaran politik bangsa ke depan. Pasalnya, dalam sistem negara yang tidak jelas di mana letak kepemimpinannya, apakah presidensial atau parlementer ini, setelah 10 tahun masa jabatannya, SBY seakan bisa pergi begitu saja.
“Presiden Indonesia ke depan harus berani mencontoh presiden Argentina Nestor Kirchner yang menolak membayar hutang luar negeri. Ke depan, Jokowi harus berani untuk memangkas utang luar negeri tanpa berhutang kembali,” pungkasnya.
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng menyatakan, ada tiga warisan utang yang ditinggalkan rezim SBY kepada rezim Jokowi. Pertama, utang karena defisit perdagangan, yang disebabkan selama ini Indonesia mengandalkan impor daripada ekspor. Kedua, defisit transaksi berjalan, yakni menunjukkan bahwa pemerintahan SBY lebih banyak mengeluarkan uang daripada memasukkan uang ke negara. Ketiga, defisit APBN, yakni APBN yang dibiayai dari utang luar negeri.
“Untuk kebutuhan sehari-hari, yakni kebutuhan pokok Indonesia saja, pemerintahan mengimpor. Belum lagi, APBN habis hanya untuk belanja rutin pegawai dan birokrat,” katanya.
Jika dibiarkan terus, kata dia, presiden terpilih Jokowi tidak ada ubahnya dengan rejim SBY yang selama 10 tahun terakhir. “Semoga ada terobosan dari Jokowi-JK,” ujarnya.[Rmol]
Gawat, Setiap Warga Negara Kebagian Utang Rp11 Juta
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Membengkaknya utang luar negeri sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Bahkan 2015, setiap warga negara diprediksi akan menanggung beban utang sebesar Rp 11 juta perorang. Hal ini disebabkan, dalam sepuluh tahun terakhir pemerintah lebih mengandalkan utang luar negeri dalam menjalankan roda pemerintahan.
Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi meminta pemerintahan baru yang dinahkodai Jokowi-JK harus berani menghentikan utang luar negeri. Jika tidak melakukan terobosan, maka pemerintahan yang dipimpinnya bisa ambruk, karena dililit utang.
“Pada 2015, ada sebesar Rp 11 juta per kepala, utang yang ditanggung oleh warga Indonesia. Bandingkan dengan 2004 silam yang disebut bahwa hutang orang Indonesia per kepala itu sudah mencapai Rp 7 juta,” ungkap Uchok dalam diskusi ‘Implikasi Ekonomi Politik Utang Rezim SBY Terhadap Rezim Jokowi Dan Anak Cucu Bangsa’’di Jakarta, kemarin.
Dijelaskan Uchok yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online, Selasa (30/9/2014), utang pemerintahan SBY hingga 2014, sudah mencapai Rp 2.532 triliun rupiah. Jauh lebih banyak dibanding era Presiden Megawati Soekarnoputri yang pada 2004 mencapai 1.999 triliun Rupiah. “Jadi, selama pemerintahan SBY ini ada Rp 1.232 triliun utang luar negeri pemerintahannya yang diwariskan kepada pemerintahan baru Jokowi,” katanya.
Menurutnya, pembengkakan utang luar negeri itu terjadi lantaran banyaknya calo anggaran atas nama Management fee yang membiarkan Indonesia berutang terus menerus ke luar negeri. “Sebab, mereka memperoleh bagian dari utang itu,” ujarnya.
Padahal, kata Uchok, keuangan negara tidak perlu defisit, apabilan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dilakukan reformasi. Jika tidak ada terobosan yang signifikan, pemerintahan Jokowi-JK akan meradang dan terus terjebak pada persoalan utang dengan segala turunannya.
“Harus berani dan harus ada terobosan. Jangan pula seperti selama ini, Indonesia berutang ke luar negeri, dan utang itu semua yang dijadikan anggaran membiayai program-program, lah lalu untuk apa ada pemerintahan kalau semua mengandalkan utang saja,” pungkasnya.
Koodinator Petisi 28, Haris Rusly Moti menyatakan, Presiden SBY harus bertanggungjawab atas besarnya utang luar negeri. Pasalnya, selama 10 tahun ini, SBY terus manambah utang luar negeri yang besarannya melebihi kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya.
Haris menyarankan, presiden terpilih Jokowi untuk meminta MPR untuk meminta pertanggungjawaban SBY. “Mereka yang harus berinisiatif dengan melakukan itu. Setelah tanggal 1 Oktober mendorong MPR meminta pertanggungjawaban SBY,” katanya.
Menurutnya, pertanggungjawaban SBY ini harus dilakukan sebagai pembelajaran politik bangsa ke depan. Pasalnya, dalam sistem negara yang tidak jelas di mana letak kepemimpinannya, apakah presidensial atau parlementer ini, setelah 10 tahun masa jabatannya, SBY seakan bisa pergi begitu saja.
“Presiden Indonesia ke depan harus berani mencontoh presiden Argentina Nestor Kirchner yang menolak membayar hutang luar negeri. Ke depan, Jokowi harus berani untuk memangkas utang luar negeri tanpa berhutang kembali,” pungkasnya.
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng menyatakan, ada tiga warisan utang yang ditinggalkan rezim SBY kepada rezim Jokowi. Pertama, utang karena defisit perdagangan, yang disebabkan selama ini Indonesia mengandalkan impor daripada ekspor. Kedua, defisit transaksi berjalan, yakni menunjukkan bahwa pemerintahan SBY lebih banyak mengeluarkan uang daripada memasukkan uang ke negara. Ketiga, defisit APBN, yakni APBN yang dibiayai dari utang luar negeri.
“Untuk kebutuhan sehari-hari, yakni kebutuhan pokok Indonesia saja, pemerintahan mengimpor. Belum lagi, APBN habis hanya untuk belanja rutin pegawai dan birokrat,” katanya.
Jika dibiarkan terus, kata dia, presiden terpilih Jokowi tidak ada ubahnya dengan rejim SBY yang selama 10 tahun terakhir. “Semoga ada terobosan dari Jokowi-JK,” ujarnya.[Rmol]
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar