Dani, yang juga Ketua Koalisi Anti-Utang, menganggap ketimpangan pendapatan atau Gini Ratio saat ini juga begitu lebar, yaitu mencapai 0,41. Karena itu, menurut dia, setidaknya ada lima hal yang harus jadi perhatian pemerintah. Pertama, pertumbuhan secara sektoral menunjukkan pergerakan fluktuatif baik dari sektor tradeable dan non-tradeable. Secara umum, sektor tradeable makin ketinggalan dibanding yang non-tradeable.
Masalah kedua ada pada sisi fiskal. Selama ini anggaran nasional bergantung pada utang yang membebani ruang fiskal. Dalam APBN 2012, defisit anggaran tercatat Rp 190,1 triliun atau 2,23 persen terhadap PDB. “Rasio utang sekarang sudah berada di kisaran 24 persen terhadap PDB.”
Problem lain yang juga perlu diperhatikan adalah pengangguran dan kemiskinan. Dibanding negara-negara di kawasan Asia, kata Deni, tingkat pengangguran terbuka Indonesia 6,1 persen pada 2012. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Hong Kong, yang hanya 3,2 persen; Korea Selatan 3,1 persen; Malaysia 2,8 persen; Vietnam 2,3 persen; Singapura 2 persen; dan Thailand 0,92 persen.
Dani mengatakan, Koalisi mengajukan asumsi makro tandingan dalam APBN Konstitusi 2014. Untuk pertumbuhan ekonomi, Koalisi mematok angka 6,4 persen. Ketimpangan Gini Ratio diusulkan 0,36 persen, kemiskinan 19 persen, pengangguran 10 persen, pekerja sektor informal 55 persen, dan inflasi 5,5 persen.
Jumat, 16 Agustus 2013, Presiden Yudhoyono akan membacakan pidato nota keuangan 2014. Jika disetujui, nota ini akan menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam asumsi makro, yang sebelumnya telah disepakati pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat, target pertumbuhan ekonomi tahun depan berkisar pada level 6,4-6,9 persen, dengan inflasi 4,5 persen. Adapun Menteri Keuangan Chatib Basri memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia paling realistis sebesar 6,4 persen.***
sumber:tempo.co
0 komentar:
Posting Komentar