Massa GMP demo mendesak rezim Jokowi-JK lengser Selasa (24/3/2015). GMP menilai Rezim Jokowi-JK pro Neo Liberalisme. [Foto: Mahbub/JurnalSulteng]
|
Palu, Jurnalsulteng.com- Gelombang demonstrasi mengkritisi sistem pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla oleh rakyat di Sulawesi Tengah (Sulteng), khususnya di Kota Palu makin deras. Demonstrasi kali ini dilakukan Gerakan Mahasiswa Pembebasan (GMP), Selasa (24/03/2015), di bundaran Hasanuddin Kota Palu.
Massa yang jumlahnya ratusan itu melakukan long march dan membagikan selembaran kepada masyarakat yang melintas.
Dalam selembaran yang dibagikan, GMP menilai kondisi Indonesia kita dalam ancaman neo liberalisme dan neo imperrialisme yang bermuara pada kepentingan asing dan menambah penderitaan rakyat. (Baca: Ribuan Gambar Jokowi Dibakar )
"Habis manis sepah dibuang, itulah pepatah yang tepat untuk menggambarkan kondisi rakyat negeri ini," terang GMP.
Menurut mereka, dimusim kampanye, rakyat dibuai janji dan mimpi-mimpi manis, namun setelah berkuasa, nyatalah bahwa janji dan mimpi-mimpi hanyalah kebohongan dan tipuan. Hari ini mata rakyat terbelalak melihat apa yang dilakukan rezim Jokowi. Rezim yang belum berumur satu tahun telah memperlihatkan jati diri yang sebenarnya.
"Setelah harga beras naik, harga kebutuhan pokok lainnya pun ikut naik (Republika, 9/3). Kenaikan harga juga terjadi pada barang dan jasa lainnya. Kenaikan harga itu bukan saat ini saja, namun sudah terjadi sejak Jokowi menaikan harga BBM pada tanggal 18 November lalu," terang GMP.
Dampak kenaikan harga BBM kata GMP, langsung merembet kenaikan harga beras sekira 30 persen pada Februari lalu dan hanya turun sedikit diawal Maret. Namun komoditas lain kata mereka, harga cabai, bawang dan sebagian sayuran juga ikut turut naik, serta diikuti kenaikan harga gas.
Dimana pertamina menaikan harga gas 12 Kg menjadi Rp132 ribu per-tabungnya. demikian juga dengan gas 3 Kg ikut naik sebesar Rp20, akibat kenaikan itu gas 3 Kg pun menjadi langkah. Harga BBM jenis premium pada 1 Maret lalu kata GMP juga naik. (Baca Juga: Demo Membesar Tapi Tak Diberitakan )
Di Sulteng sendiri BBM jenis premium naik Rp200/liter. Seakan masih kurang, rezim Jokowi-JK makin kemaruk menjadikan rakyat 'sapi perah dengan menaikkan tarif listrik dan iuran BPJS. Semua itu diperparah oleh nilai mata uang rupiah yang terus terpuruk sejak beberapa hari Jokowi dilantik. Bahkan Dollar AS saat ini tembus sampai Rp13.020 per-dolar AS, dan menajdikan nilai rupiah terendah dalam dalam17 tahun terakhir, seperti dilansir Reuters, Kamis (5/03/2015).
Rezim Jokowi lanjut GMP, rupanya belum puas dengan menaikan harga, tahun ini pemerintah menargetkan penerima pajak serta bea cukai sebesar Rp1.484,6 triliun. Ini berbanding jauh dengan tahun lalu yang hanya sebesar Rp1.058,3 triliun. Pemerintah pun melakukan berbagai cara agar penerimaan bisa maksimal. Perhiasan, penjahit pakaian, struk belanja listrik sampai kost-kostan pun menjadi target pengenaan pajak. Bahkan batu akik yang lagi booming juga sempat diwacanakan juga menjadi sasaran empuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM). Guna mendukung 'pemalakan' umum ini, rezim Jokowi menjanjikan kenaikan gaji kepada jajaran Ditjen pajak.
"Tidak hanya memeras keringat rakyat, rezim Jokowi pun ketagihan ngutang, seperti rezim sebelumnya. Padahal sebelumnya ia berjanji tidak akan menambah utang luar negeri. Berdasarkan data Kementrian Keuangan, rezim Jokowi pada tahun ini akan berutang sebesar Rp451,8 triliun (empat kali lipat selama 30 tahun Soeharto berkuasa), melalui penerbitan surat berharga negara," beber GMP lagi.
Ditambahkan Gerakan Mahasiswa Pembebasan, pada sisi lain, Menteri Hukum dan HAM membuka pintu remisi bagi koruptor. Usulan mentri rezim Jokowi ini semakin memperkuat indikasi upaya memperlemah terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Tak kalah populernya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, secara pribadi menyampaikan gagasan perlu menambah anggaran bagi partai politik (Parpol) hingga Rp1 triliun. Olehnya berkenaan dengan hal tersebut, maka Gerakan Mahasiswa Pembebasan menyatakan. pertama, menolak segala kebijakan neolib yang menyengsarakan rakyat. Kedua, menegaskan kepada kita semua bahwa mengharap perubahan negeri dengan jalan mengganti pemimpin.
Sedangkan sistem atau aturan yang diterapkan masih kapitalisme sekuler, demokrasi adalah mimpi dan selamanya negeri ini akan keluar dari penjara penjajahan modern. Maka dari itu, perubahan hakiki adalah perubahan dengan mengganti rezim dan sistem. Yang tiga, menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk sungguh-sungguh berjuang mewujudkan kehidupan Islami yang didalamnya diterapkan syariat Islam dibawah naungan Khilafah.
Hanya dalam kehidupan seperti itu saja izzul Islam wal muslimin termasuk pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang menyejahterakan dan dapat diwujudkan. Dalam sistem sekuler dan penguasa tidak amanah seperti sekarang ini, umat Islam akan terus menerus berada dalam kesengsaraan, dihisap dan dihancurkan oleh kafir penjajah. [Bob]
Editor: Sutrisno
0 komentar:
Posting Komentar