 |
| Ilustrasi |
Direktur Utama PLN, Sofyan Basyir, mengatakan dicabutnya subsidi itu lantaran pendistribusiannya belum tepat sasaran. Sehingga masyarakat miskin masih belum dapat menikmati listrik tersebut.
"Karena semangat awalnya adalah kita ingin tertibkan agar memastikan kalau subsidi itu benar-benar bagi rakyat miskin yang berhak dan layak," ujar Sofyan di kantor PLN Pusat, Jakarta, Selasa (27/10/2015).
PLN juga mencatat, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), tercatat jumlah masyarakat miskin di Indonesia saat ini sebanyak 15,5 juta orang dan 24,5 juta orang masuk kategori rentan miskin.
Untuk itu, pencabutan subsidi juga akan menyasar kelompok pelanggan listrik 450 VA, terutama bagi kelompok pengguna yang dianggap tak pantas lagi menikmati subsidi.
"Data TNP2K itu masih sebagian besar belum dapat listrik, karena namanya juga masyarakat miskin. Makanya kami lakukan ini juga karena ingin tingkatkan rasio elektrifikasi," kata dia.
Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan subsidi listrik pada tahun ini sebesar Rp73,15 triliun yang diberikan melalui mekanisme tarif berdasarkan golongan pengguna daya 450 VA dan 900 VA.
Selama ini, pelanggan listrik 450 VA membayar tarif subsidi Rp415,5 per KWh dan pelanggan listrik 900 VA membayar tarif subsidi Rp586,23 per KWh.
Sedangkan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, nilai subsidi listrik dipangkas menjadi Rp50 triliun dan diberikan dengan cara mekanisme tarif berdasarkan penghasilan.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rasio elektrifikasi Indonesia saat ini sebesar 86,39 persen, lebih rendah dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura (100 persen), Brunei Darussalam (99,7 persen), bahkan Vietnam (98 persen).[***]
Sumber; Viva
0 komentar:
Posting Komentar