 |
| Ilustrasi |
"Harus ada keseriusan dari pemerintah untuk membangun kawasan timur Indonesia melalui pemberian otonomi khusus bagi Maluku," kata Ketua Archipelago Solidarity Foundation Engelina Pattiasina kepada pers di sela pemutara Film dokumenter Kabaressi dan Diskusi Safe Maluku” di Jakarta, Selasa (12/5/2015) sore.
Engelina menegaskan, wilayah Maluku perlu mendapat perlindungan dari ancaman kerusakan lingkungan dan sumber daya alam.
"Sumber daya alam di Maluku, di satu sisi menjadi berkat, tetapi juga mengandung petaka di sisi yang lain. Tidak boleh terjadi, eksploitasi sumber daya alam mengorbankan lingkungan termasuk kekayaan kanekaragaman hayati di Maluku," katanya.
Dia menyesalkan tidak ada keseriusan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk kemajuan wilayah timur terutama di Maluku sehingga dikhawatirkan daerah ini akan terus tertinggal dari daerah lainnya.
"Maluku sekadar menjadi penonton yang bakal menanggung dari semua kerusakan yang muncul," ujar Engelina.
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013, Maluku merupakan povinsi nomor urut empat termiskin. Data Susesmas itu menunjukkan, wilayah Maluku dan Papua merupakan wilayah termiskin di Indonesia, ujarnya.
Sedangkan pembicara yakni Deputi Kementerian ESDM William Subandar. Mengatakan ada yang salah selama ini yang diperbuat masyarakat Maluku dan kesalahan itu harus diperbaiki.
"Diperlukan keberanian baru di Maluku agar bisa membangun daerah dan mengelola kekayaan yang dimiliki," katanya.
Untuk itu menurut William harus ada leadership lokal yang kuat untuk mendongkrak pembangunan dan mengentaskan kemiskinan yang selama ini membelenggu masyarakat Maluku. Tanpa ada leadership lokal yang kuat, William mengatakan apa yang diidamkan masyarakat Maluku akan sia-sia.
"Tanpa leadership lokal yang kuat, masyarakat Maluku akan bertikai dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Jadi perlu leadership lokal yang kuat," katanya lagi.[***]
Sumber; Rmol
0 komentar:
Posting Komentar