Jadi Tersangka, Jokowi Harus Batalkan Pencalonan Komjen Budi Gunawan

Komjen Budi Gunawan

Jakata, Jurnalsulteng.com- Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier SDM Mabes Polri periode 2004-2006.

"Penetapan KPK ini menjadi antiklimaks upaya Jokowi yang cenderung memaksakan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri meskipun menuai reaksi penolakan dari publik," jelas Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum, Advokasi dan HAM, Ahmad Labib dalam keterangan persnya petang tadi (Selasa, 13/1/2015).

Menurutnya, Jokowi harus mempertimbangkan nalar hukum dan nalar politik secara bersamaan menyusul penetapan calon tunggal Kapolri tersebut sebagai tersangka.

Berdasarkan nalar hukum, dia menjelaskan, secara normatif dan etis Komjen Budi Gunawan tidak layak lagi untuk menduduki jabatan strategis seperti Kapolri. Karena dapat digunakan untuk mempengaruhi atau mengganggu proses hukum nantinya.

"Meskipun demikian, sebagai pribadi/subyek hukum, Komjen Budi Gunawan tetap harus dihormati haknya untuk mendapatkan perlakuan dalam koridor prinsip asas praduga tidak bersalah," ungkapnya.

Sementara berdasarkan nalar politik, dia menambahkan, Jokowi perlu memaknai langkah KPK itu sebagai bentuk penyelamatan institisi Polri dari bentuk distrust” publik yang semakin parah. Karena itu, kalau Jokowi tetap memaksakan mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, kepercayaan publik terhadap Polri akan melorot secara keseluruhan.

Efek karambol lainnya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap semua institusi hukum yang sejak lama telah dikaitan dengan isu mafia hukum.

"Tidak berhenti disitu, rakyat juga akan semakin kehilangan kepercayaan dan harapan kepada Jokowi. Apalagi sebelum ini Jokowi secara kontroversial mengangkat Jaksa Agung dari parpol," tegasnya.

Karena itu dia mengingatkan Jokowi menghormati KPK dengan membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai pengganti Jenderal Sutarman. Agar citra Presiden RI tersebut terselematkan.

"Presiden dan pemerintahan yang dia pimpin akan tetap memperoleh kepercayaan rakyat. Kepercayaan itu adalah modal utama untuk membangun bangsa dan negara secara akseleratif," demikian dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya ini. [Rmol]