Ibarat Gadis Siap Dijamah, Indonesia Ditelanjangi di Forum APEC

Joko Widodo

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik keras cara Presiden Joko Widodo dalam membuka peluang investasi dengan negara asing, yang terlalu terbuka. Seperti yang dipaparkan presiden dalam forum APEC CEO Summit beberapa waktu lalu di Beijing Tiongkok.

Presiden Jokowi membuka diri kepada investor, untuk menanamkan investasinya ke Indonesia. Banyak wilayah yang bisa dinveskan. Termasuk, presiden Jokowi menyinggung Indonesia yang negara kepulauan, tapi masih minim pelabuhan.

"Paparan presiden yang full marketing tapi minim kebijakan politik seperti gadis yang sedang menelanjangi diri untuk persilakan semua laki-laki untuk menjamahnya atas nama investasi," jelas Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq, dalam pesan singkatnya, Rabu (12/11/2014).

Dia mengatakan, misi pemasaran Presiden Jokowi di forum APEC CEO Summit itu, minim visi politik. Mahfudz, yang juga Ketua Komisi I DPR (salah satunya membidangi luar negeri), menyayangkan momentum baik ini tidak dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi.

Menurut dia, Presiden Jokowi tidak menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan dan menegaskan visi dan sikap politik Indonesia dalam kerjasama regional.

Apalagi, lanjut Mahfudz, kerjasama regional diwarnai pertarungan kepentingan aktor-aktor besar seperti Tiongkok, Rusia dan Amerika Serikat. "Tawaran kerjasama dan investasi dengan para aktor besar dan presentasi di forum CEO lebih gambarkan visi presiden sebagai marketing officer," kata Mahfudz.

Jelas Mahfudz, apabila dikaitkan dengan gagasan poros maritim yang bermakna membuka wilayah perairan Indonesia ke pemain-pemain besar dunia, bisa berakibat jebolnya pagar wilayah kedaulatan maritim sebagai pintu masuk ke Indonesia.

"Lalu wilayah daratan Indonesia akan jadi bancakan investor infrastruktur dari perusahaan-perusahaan multinasional asing. Ini bisa berbahaya," kata dia yang dilansir Inilah.com.

Dia menjelaskan, Deklarasi Djuanda yang menegaskan pengakuan PBB terhadap wilayah NKRI, juga bisa porak-poranda. Dia mengingatkan, bahwa dalam forum APEC meski fokus pada isu ekonomi tapi sarat dengan kebijakan dan kepentingan politik negara pemain besar.

"Berdasarkan konstitusi dan UU Perjanjian Internasional, kebijakan-kebijakan luar negeri pemerintah yang fundamental dan berimplikasi luas harus dikonsultasikan lebih dulu dengan DPR," kata Mahfudz. [Inilah]