Makin Terbukti Jokowi Tak Berniat Berantas Mafia Migas

Jokowi

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Satgas mafia migas yang rencananya akan dibentuk oleh Jokowi-JK dalam waktu dekat ini dinilai blunder. Pembentukan satgas itu justru menujukkan presiden dan wakil presiden RI terpilih itu salah kaprah dalam memahami persoalan di sektor migas.

Demikian disampaikan Peneliti The Institute for Global Justice, Salamudin Daeng di Jakarta, yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online, Kamis (11/9/2014).

“Ini berarti Jokowi-JK tidak hendak memberantas Mafia Migas namun hanya ingin mengganti pengurus mafia migas lama dengan pengurus mafia migas baru,” terang dia.

“Pertanyaannya adalah apakah Satgas Mafia Migas akan mampu menghadapi sederet nama seperti Poernomo Yusgiantoro, Arie Soemarno, Raden Priyono dan lain-lain yang merupakan nama-nama besar 'pemain migas' yang sekarang di sekeliling Jokowi-JK,” sambung Salamudin menambahkan.

Jokowi-JK, lanjut dia, seharusnya bisa belajar begaimana sejarah mafia migas ini terbentuk, sehingga dapat menentukan strategi yang benar untuk mengatasinya. Adapun mafia migas terbentuk sejalan dengan penghancuran konstitusi dan liberalisasi sektor migas. Mereka menguat seiring dengan semakin lemah dan hilangnya peran negara dalam pengeloaan migas nasional.

Akibatnya migas dikuasai dan dikendalikan oleh modal internasional bekerjasama dengan sindikat dalam negeri. Secara operasional dengan memanfaatkan mafia di dalam institusi penyelenggara migas di pemerintahan dan badan usaha migas.

Salamudin menjelaskan, mafia migas hidup di seluruh rantai suplai pengelolaan migas, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari pemberian kontrak PSC yang merugikan negara sampai manipulasi produksi. Mereka juga secara serakah mengambil keuntungan besar dari ekspor dan impor minyak.

Para pemain ini menguasai institusi penting penyelenggara migas seperti ESDM, SKK Migas, Badan Penyelenggaara Hulu (BPH) Migas, Partamina, PN Gas. Institusi institusi tersebut menjadi alat menyedot uang.

“Oleh karenanya cara Jokowi menangani mafia dengan pendekatan mafia baru akan semakin membahayakan kondisi ketahanan energi ke depan. Peperangan antar mafia dalam menguasai bisnis triliunan ini akan menimbulkan huru hara politik, tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi namun juga stibiitas politik dan akan semakin meningkatkan keresahan sosial,” demikian Salamuddin.

Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto mengungkapkan rencana Jokowi untuk membentuk satuan tugas (satgas) anti-mafia di sektor minyak dan gas. Satgas tersebut dibentuk untuk mengawasi sektor minyak dan gas dari hulu hingga ke hilir. Setelah tim ini dibentuk dan bekerja, diharapkan proses produksi dan distribusi di sektor minyak dan gas menjadi lebih efisien. [Rmol]