 |
| Gapura melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Sulawesi Tengah, Senin (23/03/2015). Demo juga diwarnai dengan pembakaran gambar Jokowi yang dimasukkan dalam keranda mayat. [Foto: Mahbub/JurnalSulteng] |
Palu, Jurnalsulteng.com- Gerakan Aktivis Palu untuk Rakyat Sulteng (Gapura), melakukan demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah, Senin (23/03/2015).
Demonstrasi pra kondisi yang dilakukan Gapura ini merupakan bagian dari penolakan rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kota Palu pada April mendatang. Demo kali ini juga diwarnai dengan pembakaran ribuan gambar Presiden Jokowi.
Dalam aksi tersebut para pendemo melakukan pembakaran 1000 lembar gambar Presiden Jokowi serta penandatangan petisi turunkan rezim Jokowi.
Dalam selembaran yang dibagikan pada masyarakat yang melintas di lokasi demo, Gapura menganggap Rezim Jokowi lebih berpihak pada kepentingan asing dengan memberikan ruang untuk menanamkan modal di Indonesia.
Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sampai hari ini tidak mencerminkan amanah cita-cita Proklamasi dan konsep Trisakti, seperti janji Jokowi pada masa kampanye Pilpres lalu.
Salah satu yang dianggap mengingkari janji kampanye, yakni dalam forum Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Dalam Forum APEC Jokowi telah lebih memberikan peluang kepada asing daripada bangsa sendiri. "Itu salah satu penghianatan terhadap rakyat Indonesia," sebut Gapura dalam selembarannya.
Gapura juga menyebutkan, penghianatan
Jokowi terhadap rakyat jelas-jelas dilakukan Jokowi karena dalam pidatonya di forum APEC akan membuka pintu selebar-lebarnya kepada kepala-kepala negara yang bernafaskan imprealisme untuk masuk ber-investasi ke bumi pertiwi ini.
Ditengah-tengah bangsa Indonesia dalam kepungan asing, Sumber Daya Alam (SDA) berlimpah ruah menjadi sasaran empuk pemilik modal besar.
Kedaulatan bangsa terhadap bidang politik Indonesia akan diintervensi oleh bangsa-bangsa lain. Sistem perekonomian Indonesia akan diatur pemilik modal. Kepribadian bangsa Indonesia bergeser kepada bangsa luar yang berdampak pada nilai luhur nusantara.
Dalam Proklamasi jelas disebutkan, 'Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," sebut Gapura mengutip salah satu alinea Proklamasi 1945.
Makna yang terkandung dalam naskah proklamasi tersebut kata Gapura, adalah bahwa bangsa Indonesia haruslah merdeka secara politik, merdeka secara ekonomi dan merdeka secara budaya, namun pemerintahan Jokowi-JK justru mengenyampingkan kepentingan rakyat dan mengutamakan kepentingan asing.
"Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari kolonial Belanda dan sekutunya, kemerdekaan Indonesia direbut dengan darah dan keringat oleh pejuang bangsa ini," tandas Gapura.
Pemerintahan Jokowi-JK haruslah menghargai jasa pejuang dengan melaksanakan cita-cita proklamasi. Sekira 6 bulan lalu dihadapan 250 juta jiwa rakyat Indonesia, Jokowi berpidato dan berjanji pada rakyat.
"Buruh kembali ke pabrik, nelayan kembali ke laut dan petani kembali ke sawah. Kerja, kerja, kerja," beber Gapura mengutip janji kampanye Jokowi.
Lebih lanjut Gapura menambahkan, pidato tersebut hanyalah sebuah surga telinga buat rakyat Indonesia. Pasalnya, berbagai kebijakan dimasa pemerintahan Jokowi, begitu bertolak belakang dengan kepentingan rakyat. Dilahirkannya Instruksi Presiden (Inpres) No.5 tahun 2015 tentang dilegalkannya inpor beras ke Indonesia.
Hal ini kata Gapura adalah bentuk penghianatan rezim Jokowi kepada kaum tan. Belum lagi naik turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak naiknya harga tarif listrik, harga LPG, harga beras dan harga bahan pokok lainnya. Ini adalah bentuk kongkrit 'amburadulnya' sistem pemerintahan Joko Widodo.
"Untuk kami dari Gerakan Aktivis Palu untuk Rakyat Sulteng menyatakan sikap. Pertama, turunkan rezim Joko Widodo. Tolak rencana Presiden Joko Widodo datang ke Sulawesi Tengah. Moratorium reklamasi Teluk Palu. Tolak Artis jadi Walikota Palu. Tegakkan TRI Sakti (Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian) sebenar-benarnya. Cabut Permendikbud No.49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian, refisi peraturan perundang-undangan titipan bangsa asing. Dan yang terakhir, hentikan eksploitasi terhadap perempuan dan anak dibawah umur," pinta Gapura dalam rilisnya.
Gapura menambahkan, jika pernyataan sikap mereka ditolak mereka akan terus berjuang untuk kepentingan rakyat. Gapura pun mengutip sebait puisi Wiji Thukul, 'Apabila usul ditolak tanpa dipertimbangkan, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu kenyamanan, maka hanya satu kata, LAWAN," demikian Gapura. [Bob]
Editor: Sutrisno
0 komentar:
Posting Komentar