Foto Diinjak dan Dibakar, ProDem: Jokowi Menipu Rakyat!

Foto Jokowi dibakar dalam aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Sumatera Utara (Agemasu), Jumat (20/3/2015) di Bundaran Jalan Gatot Subroto Medan. [Medansatu.com]

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Ketika berdialog dengan petani, saat panen raya di Indramayu, Jabar, (Rabu, 18/3/2015) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak akan lagi mengimpor beras meskipun sempat mengalami kekurangan pasokan.

Karena itu, Presiden meminta para petani untuk meningkatkan produksi padi nasional.

"Pernyataan Presiden Jokowi itu sangat bertolak belakang, karena sehari sebelum panen raya di Indramayu ternyata presiden telah mengeluarkan  Inpres Nomor 5 tanggal 17 Maret 2015 yang membolehkan untuk melakukan impor beras," ujar juru bicara ProDem, Iwan Sumule yang dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/3/2015) malam.

Menurut dia, Jokowi jelas-jelas telah menipu rakyat dengan adanya Inpres tersebut.

"Ini bukan lagi ludah yang belum kering, tapi penipuan keji Jokowi yang ditujukan kepada rakyat," sergah Iwan Sumule.

Foto Jokowi Dibakar

Di Medan Sumatera Utara, puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Gerakan Mahasiswa Sumatera Utara menginjak dan membakar foto Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aksi unjuk rasa ini digelar di Bundaran Majestik, Jalan Gatot Subroto, Jumat (20/3/2015).

Koordinator aksi, Mangaraja Harahap mengatakan aksi ini mereka lakukan karena kecewa dengan pemerintahan Jokowi yang tidak kunjung membuat perekonomian Indonesia membaik. Nilai tukar rupiah yang terus merosot menurut mereka menjadi salah satu indikasi atas kegagalan Jokowi dalam pemerintahannya. Kenaikan ini juga menurut mereka memicu kenaikan harga sembako, gas elpiji, transportasi, BBM dan tarif dasar listrik.

"Stabilkan harga-harga kebutuhan sembako, BBM, TDL dan elpiji secepatnya," teriak Mangaraja.

Untuk itu, massa meminta Jokowi mundur sebagai presiden jika hingga Mei 2015 mendatang tidak mampu membuat berbagai perubahan di tengah banyaknya kekisruhan di dalam negeri, termasuk meredam kisruh penegakan hukum.

"Bangkitkan marwah dan kedaulatan bangsa Indonesia dan perkuat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum," ujarnya.[Rmol]