Banyak Kepala Daerah Kurang Transparan

Ilustrasi

Jakarta, Jurnalsulteng.com - Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) di seluruh Indonesia masih tidak transparan. Utamanya penyusunan di sektor energi, pangan, pajak dan infrastruktur. (Baca: Dana Bagi Hasil Pertambangan, Pemerintah Diminta Transparan ) 

Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam acara perpisahan diakhir jabatannya sebagai komisioner KPK. Menurut dia, temuan itu setelah adanya kajian bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada di seluruh Indonesia.

"Ternyata ada persoalan-persoalan intransparansi di sektor ketahanan energi, pangan, pajak, dan infrastruktur. semuanya banyak masalah. itu riil, faktual. Ini perlu analisisis," kata dia yang dikutip dari laman Inilah, Rabu (17/12/2014).

Terlebih kata dia, kebijakan yang diambil pemerintah daerah tidak berbasis pada kepentingan masyarakat. Dia menyebut, disalah satu daerah yakni Sumatera ada kepala daerah yang memilih membangun jalan tol. Padahal, daerah itu memerlukan irigasi untuk lahan pertanian.

"Kami ingatkan kepada bupati untuk hati-hati jalan tol itu. kalau memang irigasi jadi masalah, yaudah irigasi yang digelontorin anggarannya. itu satu daerah, sebetulnya banyak daerah," ujar Busyro.

Dengan temuan itu, kata dia, pihaknya melakukan pendekatan terkait pencegahan pada kebijakan yang akan diambil oleh kepala daerah. Hal itu, guna pencegahan adanya dugaan tindak pidana.

Menurut dia, saat ini KPK sedang menyelesaikan mapping atau pemetaan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia dalam menyusun APBD yang berbasis pada transparansi, akuntabilitas, dan kedaulatan rakyat.

"APBD dan kebijakan-kebijakan di daerah hanya ditentukan oleh kepala daerah dan DPRD. Rakyat betul-betul tertinggal. maka wajar kemudian kalo terjadi korupsi yang masif di daerah," kata Busyro.

Untuk itu, pada tahun 2015, Busyro berharap pemerintah daerah memerankan unsur-unsur masyarakat sipil, termasuk wartawan lokal, untuk mengawal proses-proses penyusunan APBD. Dengan demikian, APBD yang disusun berbasis pada jenis-jenis kebutuhan masyarakat. [Inilah]