Tak Signifikan, Penurunan Harga BBM oleh Jokowi Merepotkan Rakyat

Ilustrasi

Jakarta, Jurnalsulteng.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga BBM subsidi jenis premium dari Rp. 8.500 menjadi Rp7.600 perliter dan solar dari Rp7.500 menjadi Rp7.250 perliter, terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2015 ini.

Analis Energi Security Dirgo D. Purbo menilai penurunan harga BBM bersubsidi tersebut konsokuensi logis dari harga minyak dunia yang terus menurun. Dulu ketika harga minyak mentah 60 sampai 70 US dollar per-barrel harga minyak dunia sekitar Rp. 6.900 atau Rp. 7.100. Nah sekarang harga minyak dunia turun lagi menjadi 54 US dollar per-barrel.

"Tetapi turunnya harga BBM di Indonesia tak signifikan, padahal harga crude of oilnya turun signifikan. Harusnya BBM bisa turun mencapai sekitar Rp4.500 per liter," ujar Dirgo, Kamis (1/1/2015).

Menurutnya, bila penurunan harga BBM tak signifikan, sebaiknya Jokowi berikan subsidi BBM secara fisik saja kepada rakyat.

Pemberian fisik subsidi BBM kepada rakyat tentunya dengan memperhatikan tepat sasaran dan melalui penempatan pengisian BBM yang strategis. Misalnya secara fisik pembangunan pom BBM berada di sekitar terminal untuk transportasi massal atau disalurkan untuk para nelayan yang miskin, bukan yang kaya.

"Kalau sekarang kan lucu, pemberian subsidi BBM justru paralel dengan permintaan dan penjualan mobil," katanya yang dikutip dari Inilah.com.

Merepotkan Rakyat

Selain itu kata Dirgo,  penurunan harga BBM itu juga berdampak ekonomi pada rakyat.

"Turunnya harga BBM tak signifikan, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat seperti harga sembako dan ongkos angkutan kan ga langsung turun, tetapi ada prosesnya," ujar Dirgo.

Dia juga mengkritik rencana pemerintah Jokowi-JK yang nantinya menetapkan harga minyak sesuai harga pasar atau minyak dunia. Setiap bulan akan ada penyesuaian harga dari pemerintah.

Menurutnya, hal itu tidak menyelesaikan masalah, justru nantinya akan membuktikan BBM yang dibutuhkan Indonesia sebenarnya semakin tak tersedia.

Jokowi seharusnya menyelesaikan permasalahan BBM ini melalui solusi yang menyentuh akar permasalahan atau substantif. Jokowi harus terlebih dahulu berani menyatakan Indonesia adalah negara pengimpor minyak.

"Dengan terbuka seperti itu artinya kita harus mengurangi konsumsi minyak semaksimal mungkin. Misalnya dengan menggunakan bahan bakar gas sebagai alternatif bahan bakar transportasi publik," katanya.

Apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK tidak menyelesaikan masalah. Ini terlihat dari perintah Menteri ESDM Sudirman Said yang meminta agar transportasi publik tetap menggunakan solar dengan alasan infrastruktur bahan bakar gas yang belum siap.

"Padahal untuk cadangan gas Indonesia nomor satu. Cadangan gas dibutuhkan untuk kepentingan dalam negeri Indonesia. Semua negara didunia sudah melakukan kebijakan seperti itu," tuturnya.

Sebelumnya kebijakan penurunan harga BBM oleh Jokowi ini juga dikritik anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Misbhakun. Menurutnya, kebijakan penurunan harga BBM ini tidak disertai dengan analisa yang matang.

"Ini menunjukan bahwa tim ekonomi di kabinet kerja kerja telah memberikan masukan yang lemah dari sisi kajian kepada Presiden Jokowi," tuturnya. [Inilah]