>
Headlines News :
Home » » Obral Remisi, Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Koruptor

Obral Remisi, Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Koruptor

Written By Unknown on Jumat, 26 Desember 2014 | 23.38.00

Ilustrasi
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai berpihak kepada koruptor. Hal ini terlihat dari pemberian remisi Hari Natal kepada 49 narapidana yang terlibat kasus korupsi.

"Masalah obral remisi memperlihatkan pemerintah Jokowi baik sekali sama koruptor, sangat berpihak sekali," ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi saat dihubungi wartawan, Jumat (26/12/2014).

Dia menjelaskan, apapun alasannya, pemberian remisi kepada terpidana kasus korupsi sangat mencederai rasa keadilan.

"Yang namanya korupsi itu dampaknya membunuh rakyat, merampok uang rakyat untuk kebutuhan dan memperkaya diri pribadi," beberUchok.

Menurutnya, seharusnya pemerintah tidak mengobral pengampunan kepada koruptor. Pemberian remisi membuktikan pemerintah tidak memiliki rasa malu.

"Untuk menjaga wibawa pemerintah Jokowi tidak pantas mengobral remisi. Karena hanya menciptakan opini jelek di masyarakat. Rakyat akan melihat pemerintah ini hanya pembela koruptor," tegas Uchok. [Rmol]
Obral Remisi, Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Koruptor


Jakarta, Jurnalsulteng.com- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai berpihak kepada koruptor. Hal ini terlihat dari pemberian remisi Hari Natal kepada 49 narapidana yang terlibat kasus korupsi.

"Masalah obral remisi memperlihatkan pemerintah Jokowi baik sekali sama koruptor, sangat berpihak sekali," ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi saat dihubungi wartawan, Jumat (26/12/2014).

Dia menjelaskan, apapun alasannya, pemberian remisi kepada terpidana kasus korupsi sangat mencederai rasa keadilan.

"Yang namanya korupsi itu dampaknya membunuh rakyat, merampok uang rakyat untuk kebutuhan dan memperkaya diri pribadi," beberUchok.

Menurutnya, seharusnya pemerintah tidak mengobral pengampunan kepada koruptor. Pemberian remisi membuktikan pemerintah tidak memiliki rasa malu.

"Untuk menjaga wibawa pemerintah Jokowi tidak pantas mengobral remisi. Karena hanya menciptakan opini jelek di masyarakat. Rakyat akan melihat pemerintah ini hanya pembela koruptor," tegas Uchok. [Rmol]

Share this article :

0 komentar:

Jurnalsulteng.com on Facebook

 
Developed by : Darmanto.com
Copyright © 2016. JURNAL SULTENG - Tristar Mediatama - All Rights Reserved
Template by Creating Website
Proudly powered by Blogger