Ekonomi Sulteng Melambat, Kelancaran Kredit Bakal Terganggu

Ilustrasi

Palu, Jurnalsulteng.com- Pelambatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang terjadi pada Triwulan I-2014 karena terhentinya ekspor nikel mentah (ore) sejak 12 Januari 2014 harus diwaspadai perbankan karena berpotensi mengganggu kelancaran pembayaran angsuran kredit.

"Alhamdulillah, bank-bank sudah melakukan antisipasi sehingga merosotnya pertumbuhan ekonomi itu tidak berpengaruh besar terhadap kelancaran pembayaran kredit oleh debitur," kata Pemimpin Bank Indonesia Perwakilan Sulteng, Purjoko yang dilansir dari Antara, Kamis (22/5/2014).

Sesuai hasil kajian ekonomi regional Bank Indonesia, ekonomi Sulteng Triwulan I-2014 hanya tumbuh 2,98 persen, merosot bila dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (Oktober-Desember 2013 yang tercatat 6,28 persen dan Januari-Maret 2013 yang tercatat 10,71 persen.

Penurunan kinerja produksi dan ekspor tambang setelah kebijakan larangan ekspor minerba mentah berdasarkan UU No 4/2009 tentang Minerba dan Batubara, memburuknya kinerja subsektor perkebunan serta perlambatan kinerja keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, menjadi faktor utama penurunan tajam perekonomian pada triwulan laporan.

Kondisi itu, kata Purjoko, sudah diperkirakan kalangan perbankan sehingga Bank Indonesia melakukan pemantauan resiko kredit untuk mengetahui kemungkinan kegagalan yaitu menghitung persentase kredit debitur yang beralih dari kategori kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus (performing loan) menjadi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet (non performing loan) selama satu tahun terakhir.

Penghitungan kemungkinan kegagalan mencakup sekitar 580.000 data debitur untuk semua sektor di wilayah Sulawesi Tengah dalam periode setahun terakhir (2013).

Menurut Purjoko, berdasarkan lokasi proyek yang ada di Sulawesi Tengah, perhitungan kemungkinan kegagalan periode April 2013-Maret 2014 secara agregat masih relatif rendah yakni di bawah 5 persen. Namun demikian, sejalan dengan perlambatan ekonomi, terdapat potensi risiko kemungkinan kegagalan secara agregat.

Menurut dia kemungkinan kegagalan agregat mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen yaitu dari 2,00 persen pada triwulan sebelumnya menjadi 2,03 persen saat ini.

Sektor yang memiliki kenaikan kemungkinan kegagalan yakni sektor industri pengolahan sebesar 0,39 persen menjadi 4,88 persen dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,14 persen menjadi sebesar 4,48 persen.

Ditinjau dari subsektor pada kedua sektor tersebut, salah satu komoditas yang menjadi kontributor kenaikan kemungkinan kegagalan tersebut ialah minyak kelapa sawit.

Tercatat kemungkinan kegagalan subsektor industri minyak biji kelapa sawit naik 13,61 persen dan subsektor ekspor bahan baku biji kelapa sawit naik 15,24 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sektor yang mengalami penurunan kemungkinan kegagalan terbesar pada triwulan I-2014 ialah sektor konstruksi sebesar 0,65 persen. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 14,26 persen.

Khusus terkait penghentian ekspor mineral mentah, katanya, dalam kurun enam bulan terakhir, kemungkinan kegagalan sektor pertambangan terlihat terus mengalami penurunan setiap bulannya dari 1,27 persen pada Oktober 2013 menjadi 0,74 persen pada Maret 2014.

"Namun demikian, sektor pertambangan tetap perlu mendapat perhatian khusus dari perbankan, mengingat kemungkinan kegagalan pada sektor tersebut berdasarkan jumlah debitur sektor pertambangan tercatat paling besar yaitu sebesar 16,88 persen," ujarnya.

Bank Indonesia Perwakilan Sulteng mencatat, sekalipun terjadi pelambatan ekonpmi pada tiga bulan pertama 2014, namun fungsi intermediasi Bank Umum di Sulawesi Tengah tumbuh cukup baik dengan risiko kredit yang masih terkendali.

Jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun bank umum mencapai Rp11,88 triliun, sedangkan kredit yang disalurkan sebesar Rp17,16 triliun, sehingga rasio Loan to Deposits (LDR) mencapai 144,47 persen.

"Kondisi ini mencerminkan bahwa kredit yang disalurkan oleh perbankan di Sulawesi Tengah tidak hanya menggunakan DPK yang dihimpun dari masyarakat saja, tetapi juga menggunakan pinjaman antar bank, baik dalam wilayah Sulawesi Tengah maupun di luar wilayah Sulawesi Tengah," ujar Purjoko. (Ant)