Kenaikan Harga BBM, PDIP Jangan Hanya Salahkan JK

Jusuf Kalla

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Reaksi beberapa kader PDI Perjuangan yang seolah menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menjadikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai biang keladi rencana kebijakan itu, bisa dilihat dari dua sisi.

"Sisi pertama, ada fakta bahwa setelah pengumuman kabinet, cukup banyak kader PDIP yang kecewa. Mereka anggap, banyak kader yang berkeringat tapi tidak dapat kursi menteri," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Toto Izul Fatah, yang dilansir Rakyat Merdeka Online, Jumat (7/11/2014)

Di sisi lain, kata Toto, harus dilihat juga kepentingan terselubung PDIP untuk menjaga citra Jokowi yang "pro rakyat" dengan membuat seolah-olah JK biang keladi kenaikan BBM. Padahal, dari kacamata telanjang sangat jelas pembagian otoritas presiden dan wakil presiden.

(Baca Juga: Kaji Ulang Perjanjian Beli Minyak dari Angola! )

"Apa artinya wapres kalau presiden yang diberikan otoritas penuh punya sikap yang tegas? Tapi ini kelihatan JK yang mau disalahkan. Kalau saja Jokowi tegas, kan JK tidak bisa apa-apa," ujar Toto.

Menurut Toto, sikap kader PDIP yang menuding JK paling berambisi dan bernafsu menaikkan harga BBM adalah sikap yang tidak adil.

"Ini dibikin seolah-olah bermain dua muka, tidak mendidik. Kalau memang BBM mau dinaikkan, PDIP melalui Megawati sebagai Ketum dan Jokowi sebagai presiden sampaikan langsung ke rakyat. Walau menjilat ludah sendiri nantinya, tapi kalau memang harus dinaikkan tegas dari sekarang, jangan rakyat dibuat menunggu dalam kebingungan," jelas Toto. [Rmol]