2014, Sulteng Dapat Bantuan 18 Kapal Ikan

(Ilustrasi)

Palu, Jurnalsulteng.com- Provinsi Sulawesi Tengah akan menerima bantuan 18 unit kapal penangkap ikan bertonase 30 GT dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2014 untuk dibagikan kepada kelompok usaha bersama nelayan di daerah ini.

"Alokasi bagi Sulawesi Tengah kami tingkatkan terus karena pemerintah daerahnya serius menangani kapal-kapal ini, mulai dari perencanaan pembangunan dan pemilihan KUB Nelayan hingga pembinaan nelayan saat mengoperasikan kapal," kata Muhammad Zaini, direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian KP di sela peringatan Hari Nusantara 2013 di Palu, Minggu.

Dalam dua tahun terakhir, alokasi kapal penangkap ikan bertonase 30 GT bagi Provinsi Sulteng naik dari lima unit pada 2011 menjadi tujuh unit pada 2012 dan melonjak menjadi 15 unit pada 2013.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo sebelumnya menyerahkan ke-15 kapal dan perlengkapan tangkap serta navigasi yang dibangun melalui program Inkamina KKP itu kepada para nelayan di PPI Donggala, pekan lalu.

Setiap kapal dilengkapi dengan alat tangkap ikan moderen dengan nilai setiap kapal rata-rata Rp1,5 miliar.

Pemprov Sulteng, kata Zaini, serius mengurusi proyek ini, mulai dari perencanaan desain kapal, pemilihan KUB calon penerima, pemilihan rekanan, hingga pengawasan proyek dan pembinaan nelayan yang mengoperasikan kapal.

Itu sebabnya, kata Zaini, kapal-kapal penangkap ikan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh nelayan di daerah ini.

Sesuai laporan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, nilai tangkapan kapal-kapal yang diserahkan tahun 2011 dan 2012 hingga Agustus 2013 sudah mencapai sekitar Rp10 miliar.

Zaini juga mengemukakan bahwa pada 2014 mendatang, ada 12 provinsi yang dicoret dari daftar penerima program kapal Inkamina tersebut karena dinilai tidak serius dalam melaksanakan program-program tahun sebelumnya.

"Daerah-daerah yang tidak serius kita stop alokasinya dan kepada daerah yang serius kita tambah lagi jumlahnya," ujarnya.

Khusus bagi Sulawesi Tengah, kata Zaini, sebenarnya tidak dibatasi pada 18 unit saja, tetapi seberapa besar kemampuan daerah melaksanakannya akan diberikan.***


sumber:antarasulteng.com