Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah Sofyan Farid Lembah mengatakan, itu perlu adanya pengawasan lebih terutama pada pelayanan SIM keliling di Jalan RA Kartini Palu.
Dia mengatakan proses pengurusan SIM tidak mengikuti persyaratan yang berlaku. "Ada biaya tambahan apabila ada dokumen kurang lengkap, seperti hasil tes psikologi dan uji kesehatan," katanya Jumat (30/8/2013).
Selain itu masih ada biaya di luar ketentuan sejumlah Rp200 ribu hingga Rp400 ribu yang belum jelas peruntukannya.
Sementara itu, untuk mendapatkan SIM kendaraan roda empat, petugas mengarahkan pembuat SIM untuk memperoleh sertifikat dari kursus mengemudi tertentu dengan biaya tambahan Rp200 ribu tanpa melalui uji praktik mengemudi.
Sementara itu Kapala Urusan Pembinaan Operasi Satlantas Polres Palu Ipda Aziz saat mengikuti seminar tentang pelayanan publik mengatakan petugas telah mengarahkan kepada pembuat SIM untuk melakukan uji kesehatan di tempat yang telah disediakan.
"Jika ada masalah segera menghubungi di Satlantas Polres Palu," katanya.
Pihaknya juga telah meminta warga pendatang untuk meminta surat ijin tinggal di kantor kecamatan jika ingin mengurus SIM.
Sementara itu, Ikhsan, tokoh masyaraktat, juga berharap masyarakat bisa menaati prosedur pembuatan SIM yang berlaku.
"Terkadang masyarakat mau enaknya saja tanpa mau sibuk, kemudian membayar sejumlah uang kepada petugas. Kebiasaan ini yang juga harus dihilangkan," katanya.***
sumber:antarasulteng.com
0 komentar:
Posting Komentar