Palu, Jurnalsulteng.com- Wali Kota Palu Hidayat mendesak para pejabat dan mantan pejabat yang masih mengusai kendaraan dinas untuk membawa kendaraan tersebut di kantor wali kota paling lambat 16 Mei 2016 karena akan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah.
"Masih ada kendaraan dinas yang dipegang pensiunan dan pejabat yang sudah dimutasi. Tolong kendaraan itu dihadirkan karena mau diperiksa BPK," kata Hidayat di Palu, Senin (16/5/2016).
Hidayat memerintahkan pejabat pelaksana tugas Sekretaris Kota Palu Dharma Gunawan untuk menyurati seluruh pemegang kendaraan dinas yang masih dikuasai pensiunan dan mantan pejabat agar kendaraan tersebut dihadirkan paling lambat Senin (16/5/2016).
"Kalau tidak ditanggapi, kita akan jemput paksa," katanya.
Hidayat mengatakan hal itu dilakukan atas permintaan BPK untuk kepentingan pemeriksaan berbasis akrual atas aset-aset pemerintah Kota Palu.
"Kalau sampai Selasa (17/5/2016) tidak hadirkan, siap-siap Polisi PP menjemput paksa. Ini memang sulit, tapi apa boleh buat. Ini permintaan BPK," katanya.
Dia mengatakan pendataan aset daerah itu merupakan kepentingan pemerintah kota sebab jika tidak bisa dihadirkan, nanti pemerintah dianggap tidak becus dalam pengelolaan aset daerah.
"Nanti nilai kita jadi jelek," katanya.
Selain kendaraan dinas, wali kota juga meminta seluruh bangunan yang direnovasi segera dimasukkan data-datanya karena total aset tersebut akan dinilai oleh BPK.
Sebelumnya Ketua Tim Pemeriksa BPK untuk Kota Palu Widi mengatakan masih ada ratusan kendaraan dinas Pemkot Palu yang belum dihadirkan pemerintah Kota Palu untuk diperiksa.
Ia menyebut salah satu dinas dimana jumlah kendaraannya mencapai 110 unit belum masuk ke BPK.
Dia mengatakan jika hal itu tidak bisa dipenuhi, BPK akan memberikan penilaian buruk kepada pemerintah Kota Palu dalam pengelolaan aset daerah.(***)
Source; Antara
0 komentar:
Posting Komentar