SDA Tawarkan Solusi Banjir Bandang Morut

Luapan sungai Laa setiap tahun menyebabkan banjir di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Dinas SDA Sulteng menawarkan Solusi untuk mengatasi banjir. (Foto:Dok/Jurnalsulteng.com)

Palu,  Jurnalsulteng.com - Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sulawesi Tengah Saliman Simanjuntak mengatakan hanya dua solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan banjir bandang yang bersumber dari Sungai Laa di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara (Morut)

"Solusi pertama, penduduk sekitarnya direlokasi lalu lahan di sana bisa dicadangkan untuk fungsi lain," kata Saliman yang dilansir Antara, menanggapi penyelesaian banjir bandang yang menghantam sejumlah desa di Kabupaten Morowali Utara.

Banjir bandang tersebut sudah beberapa kali terjadi dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Bahkan banjir yang terjadi pekan lalu, mengakibatkan ribuan warga terpaksa diungsikan ke tempat yang aman. Sementara perabot rumah tangga tidak bisa diselamatkan.

Solusi kedua kata Saliman, banjir bisa diselesaikan dengan membangun waduk di hulu sehingga laju air dari hulu dapat ditekan.

Waduk tersebut nantinya, kata Saliman, bisa difungsikan untuk pembangkit listrik atau cadangan air untuk lahan pertanian.

"Tetapi anggarannya cukup besar. Tidak mampu APBD kita membangun itu, kecuali intervensi APBN," katanya.

Dia mengatakan topografi sungai Laa sebagai sumber banjir, sangat landai sehingga kecepatan air sangat lambat mengalir ke hilir. Kondisi ini juga semakin diperparah jika kondisi air laut pasang walupun bentangan sungai tersebut mencapai puluhan kilometer dari laut.

Terkait usulan Ketua DPRD Morowali Utara segera dilakukan normalisasi sungai, kata Saliman, itu tidak memberi pengaruh karena secara teknis topografinya tidak mendukung.

"Tidak ada gunanya normalisasi. Walaupun sungainya diputus, tetap saja tergenang karena topografinya datar," katanya.

Saliman mengatakan Dinas Sumber Daya Air sudah membolak balik kajian sungai Laa sejak beberapa tahun terakhir, namun tetap saja sulit ditemukan penyelesaiannya kecuali dengan membuat waduk atau merelokasi penduduk.

"Tinggal ditimbang-timbang, mana yang lebih murah biayanya," katanya.

Dia mengatakan berdasarkan kewenangan, Sungai Laa menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tetapi sulit sekali diintervensi jika hanya berharap APBD provinsi yang masih terbatas. (***)

Source; Antara