Relawan Jokowi akan Evaluasi Besar-besaran Kabinet Kerja

Jokowi

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Kelompok relawan dan aktivis yang terlibat dalam pemenangan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2014 dalam waktu dekat akan menggelar evaluasi besar-besaran terhadap para Menteri Kabinet Kerja 2014-2019.

Hal tersebut diungkapkan oleh Mustar Bona Ventura, Ketua Umum Posko Perjuangan Rakyat atau Pospera.

"Evaluasi diperlukan mengingat banyak kritik dan keluhan masyarakat terhadap kinerja kabinet. Evaluasi ini akan menyoroti berbagai hal yang menjadi tugas Menteri di Pemerintahan Jokowi-JK, termasuk di dalamnya kinerja, program, capaian dan target masing-masing kementerian sejauh ini," tutur Mustar, Senin (23/2/2015).

Menurut Mustar, kegiatan yang melibatkan berbagai elemen relawan tersebut akan menjadi momentum besar konsolidasi di tingkat relawan pasca Pilpres sekaligus evaluasi kritis terhadap pemerintahan untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

"Kinerja Menteri sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sehingga Menteri yang melempem kinerjanya otomatis akan berimbas buruk terhadap dukungan rakyat pada pemerintahan Jokowi," tambah Mustar yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online.

Terpisah Presidium Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) DKI Jakarta, Fendy Mugni, menegaskan bahwa sejauh ini ada sekitar 12 Kementerian yang akan dievaluasi terkait dengan kinerjanya.

"Rinciannya nanti akan disampaikan bersama-sama, namun Kementerian ini dalam penilaian dan respon masyarakat yang kami tampung menjadi titik lemah dari pemerintahan saat ini. Kalau tidak ada pembenahan kami rasa ke depan ini akan menjadi beban bagi Presiden," ujarnya.

Fendy menegaskan bahwa program pemerintah yang terangkum dalam Nawa Cita akan menjadi acuan dasar dari agenda evaluasi tersebut.

Ia menambahkan, dalam situasi politik yang cenderung kerap berubah, maka hal mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK adalah memastikan program-program mereka dapat berjalan sempurna. Jika tidak maka hal tersebut akan dengan mudah menjadi konsumsi politik yang mengganggu jalannya pemerintahan.

"Bagi kami, jika memang hasil kinerja para menteri tidak memuaskan maka jalan keluarnya ya reshuffle," papar Fendy.

Menurut Fendy, agenda evaluasi merupakan salah satu amanah Presiden Joko Widodo saat hadir dalam Pertemuan Nasional PENA 98  pada September 2014 di Bali. [Rmol]