HTI: Bebaskan Indonesia dari Neo Liberalisme

Ratusan massa Hisbut Tahrir Indonesia Sulawesi Tengah  menggelar demo di bundaran Jalan Hasanuddin, Jumat (10/4/2015). HTI mendesak rezim Jokowi-JK membebaskan Indonesia dari cengkraman Neo Liberalisme. [Foto: Mahbub/JurnalSulteng]

Palu, Jurnalsulteng.com- Ratusan massa  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Jalan Hasanuddin, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jum’at (10/4/2015).

Dalam aksinya massa Hisbut Tahrir, mendesak pemerintahan Jokowi-JK agar Indonesia dibebaskan dari segala bentuk intervensi asing. Melalui selebaran yang dibagikan kepada masyarakat, Hizbut Tahrir merilis ‘Surat Untuk Indonesia. Bebaskan Indonesia Dari Neo Liberalisme dan Neo Imprealisme’. (Baca: Turunkan rezim Jokowi-JK )

Dalam rilis tersebut, Hizbut Tahrir menyerukan kepada masyarakat untuk mendukung Save KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sebab, bila menilik  persoalan yang mengancam negeri ini tidak akan segera diatasi, bukan tidak mungkin negeri ini akan hancur.

Karena saat ini rakyat berada dalam ancaman neoliberalisme dan neoimprealisme yang makin keras mencengkeram. Neoliberalisme adalah paham yang menghendaki pengurangan peran Negara dalam ekonomi. Dalam pandangan neoliberalisme, negara dianggap sebagai penghambat utama penguasaan ekonomi oleh individu alias korporat.

Pengurangan peran Negara dilakukan dengan, privatisasi sector public. Seperti Migas (Minyak dan Gas-red), listrik, jalan tol serta pencabutan subsidi komoditas strategis, seperti Migas, listrik, pupuk dan lainnya. Selain itu, ada pula penghilangan hak-hak istimewa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui berbagai ketentuan dan perundang-undangan yang menyetarakan BUMN dengan usaha swasta.

"Sesungguhnya merupakan upaya pelumpuhan negara, selangkah menuju corporate state (Korporatorasi). Dan negara akan dikendalikan persekutuan jahat antara politikus dajn pengusaha. Akibatnya, keputusan-keputusan politik tidak dibuat untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan korporat (pengusaha), baik domestik maupun asing," ujar salah satu orator dalam aksi itu .

Selain itu,  HTI juga menilai pemberlakuan MEA  2015  merupakan strategi kekuatan kapitalis global untuk memperluas hegemoninya, khususnya di kawasan Negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

HTI juga mengatakan, keputusan rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla yang bergegas menaikan harga BBM, menjadi bukti kebijakan yang sarat kepentingan asing. Meskipun kemudian diturunkan kembali, namun tidak bisa menutupi maksud sesungguhnya dari kebijakan itu, yakni pemberlakuan liberalism Migas secara total.

"Rezim Jokowi-JK mencabut subsidi BBM dan menetapkan harga sesuai dengan harga pasar. Ini kehendak perusahaan Migas asing agar mereka bisa leluasa masuk disektor niaga BBM. Ini bisnis yang luar biasa besar. Mereka mengambil minyak di Indonesia, lalu diolah dan dijual di Indonesia, tetapi dengan harga Internasional," tulis HTI dalam selembarannya.

Setiap tahun kata HTI, perusahaan Migas asing diperkirakan  meraup untung tak kurang dari Rp150 triliun. Selain itu, Hizbut Tahrir juga menilai, intervensi asing terhadap legislatif sangat nyata. "Lebih dari 76 UU yang pembuatan draft-nya dilakukan pihak asing, seperti UU Migas, UU PM, UU Kelistrikan, UU SDA, UU Perbankan dan sejenisnya yang jelas-jelas telah meliberalisasi sektor-sektor  vital di Indonesia".

Dari fakta-fakta inilah Hizbut Tahrir menyebut bahwa negeri inim juga tengah dalam ancaman neoimprealisme. Dimana cara penjajahannya dengan metode baru yang ditempuh oleh Negara kapitalis untuk tetap menghisap dan menguasai dengan semangat gold (kepentinganb sumber daya ekonomi), dan semangat glory (kepentingan kekuasaan politik) di negara lain. Semua cara dilakukan neoimprealisme guna mengembalikan investasi politiknya.

HTI mengajak seluruh rakyat Indonesia agar menyerukan kepada pemerintah untuk menolak segala bentuk intervensi asing di negeri ini. Setelah berorasi ratusan massa Hisbut Tahrir membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.***

Wartawan/Editor: Mahbub/Sutrisno