Arbi Sanit |
Meski Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri dan menonaktifkan dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, tapi ke depan masalah akan terus timbul di antara kedua lembaga penegak hukum tersebut.
"Ini kan Polisi dengan KPK dulu sudah pernah tahun 2009 (konflik). Sekarang terjadi lagi. Itu memang tidak akan selesai. Disitu ada benih konflik perpecahan, konflik ada terus," jelas pengamat politik senior Arbi Sanit dalam diskusi ILC "KPK-Polri: Tepatkah Putusan Jokowi?" di TVOne tadi malam.
Menurutnya, gesekan tak hanya terjadi di dua lembaga itu, tapi juga melanda partai politik atau parlemen dengan Presiden.
Persoalannya kenapa?
"Karena krisis lembaga. Lembaga terlalu banyak dan setiap lembaga tidak berfungsi efektif. Campur aduk. Jadi krisis pelembagaan itu yang kita alami. Saya kira Huntington (ilmuan AS) bicara itu sudah lama," jawabnya.
Di samping lembaga terlalu banyak, tumpang tindih, saling berebut kekuasaan, celakanya pemimpin tertinggi negeri ini mengalami defisit kekuasaan. "Kekuasaannya nggak cukup, di bawah standar. Kuranglah. Nggak mencukupi jadi pemimpin. Itu yang jadi persoalan," imbuhnya.
Dia menilai, Presiden Jokowi terlalu minim pengalaman untuk memimpin negara sebesar dan serumit Indonesia. "Tetapi masalahnya dia orang yang bernasib baik, tidak ada lagi orang lain. Jadi ini Presiden kebetulan," tegasnya.
Terlemah Sepanjang Sejarah
Arbi Sanit juga mengatakan, Joko Widodo merupakan Presiden terlemah dalam sejarah Indonesia. Dia tidak sebanding dengan pemimpin negara ini setelah era reformasi, seperti Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Inilah yang kita hadapi," ungkapnya.
Dalam amatannya, Jokowi hanya hanya mengandalkan blusukan. Sementara dukungan dari rakyat mengambang, tidak bisa dimobilisasi kapan diperlukan.
"Power-nya terlalu sedikit. Dia tidak punya partai. Pengalamannya secara nasional minim sekali. Dia tidak punya teman di elit. Dia bangun elit baru tapi terpisah dengan elit yang lama. Lalu dimana dia berdiri," papar dosen Universitas Indonesia ini.
Karena itu, Jokowi hanya hanya bisa mengandalkan otoritas hak prerogatif presiden. Namun, katanya lagi, Jokowi tak bisa menggunakannya secara efektif karena pengalaman minim.
"Saya tidak tahu apakah dia bisa bertahan dua tahun. Atau kalau dia terus bertahan lima tahun, keadaan kita maju mundur-maju mundur. Ekonomi dijalankan rakyat sendiri, negara tidak bisa membantu. Hukum dan politik selalu gaduh terus, selama lima tahun di bawah Presiden kita ini," pungkas Arbi Sanit. [Rmol]
0 komentar:
Posting Komentar