Pemerintah Biang Kerok Konflik Golkar

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Ada peran pemerintahan Joko Widodo dalam kisruh Partai Golkar. Beringin perlu dirangkul untuk mengamankan nasib pemerintah lima tahun kedepan.

"Saya kira peran pemerintah ada. Dalam konteks pemerintahan itu sebuah hal yang lumrah untuk merangkul," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ardian Sopa yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online, Sabtu (20/12/2014).

"Mereka tidak mau menggunakan kata intervensi karena konotasinya negatif, jadi yang istilah yang digunakan adalah dirangkul," sambung dia.

Menurutnya kekuatan Golkar sebagai tulang punggung Koalisi Merah Putih dan pengendali suara di palemen sangat dibutuhkan pemerintahan Jokowi.

"Dalam skema mendapat dukungan di DPR. Pemerintah ingin merangkul agar parlemennya tidak kuat," tukas Ardian.


Publik Inginkan Islah

Partai Golkar adalah partai penentu untuk menjaga stabilitas politik Indonesia. Konflik yang terjadi di Golkar saat ini sangat mempengaruhi politik di nasional, termasuk di parlemen. Makanya opini publik dibutuhkan untuk memperbaiki Golkar, karena saham terbesar partai adalah publik.

Demikian disampaikan peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa saat konferensi pers temuan terbaru LSI 'Golkar Pasca Putusan Menkumham' di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta (Jumat, 19/12/2014).

Hasil survei milik Denny JA ini menyebutkan mayoritas publik menginginkan elit Golkar segera islah atau berdamai dibandingkan dengan opsi lain.

"Pasca keputusan Menkumham soal Munas Golkar, mayoritas publik yaitu sebesar 72.94 persen menginginkan pimpinan Golkar segera melakukan islah dan menyelesaikan permasalahan dualisme kepemimpinan melalui Mahkamah Partai. Ini terjadi di semua segmen dan juga publik internal dan eskternal Golkar," bebernya.

Kata Ardian, hanya minoritas yakni sebesar  17.65 persen publik yang menginginkan dua kubu Golkar itu bertarung di pengadilan untuk menentukan pihak mana yang sah.

Menurut LSI, mayoritas publik juga yang menilai politik internal Golkar akan berdampak pada instabilitas politik nasional. Mayoritas publik sependapat bahwa konflik di tubuh Golkar akan menggangu stabilitas politik nasional.

Tambah Ardian, sebesar 63.20 persen publik menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa konflik Golkar akan berpengaruh pada stabilitas politik. Dan hanya 28.75 persen publik yang menyatakan bahwa konflik Golkar tidak berpengaruh pada stabilitas politik nasional.

Survei ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 16 hingga 17 Desember 2014. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 persen. Survei ini dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia. Hasilnya juga dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD dan in depth interview. [Rmol]