IMI: Ide Jokowi Beli Drone Triliunan Menipu Rakyat

Ilustrasi Drone

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Rencana calon presiden terpilih, Joko Widodo membeli tiga unit drone atau pesawat tanpa awak seharga Rp4,5 triliun untuk menjaga keamanan laut Indonesia dikritik.

Jokowi menjelaskan, pencurian ikan di wilayah maritim Indonesia telah merugikan keuangan negara Rp300 triliun per tahun. Sebab itulah fungsi drone untuk mengatasi ilegal fishing.

Pakar maritim Indonesia, Y Paonganan menyebut keinginan Jokowi itu cara menipu rakyat dengan embel-embel teknologi canggih.

"Penggunaan drone dalam memberantas illegal fishing menunjukkan bahwa Jokowi tidak paham permasalahan illegal fishing yang kian marak," ujar Direktur  Indonesia Maritime Institute (IMI), Y Paonganan yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online, Senin (1/9/2014).

Menurut Paonganan, solusi masalah illegal fishing bukan semata dengan memata-matai kapal ilegal yang beroperasi di lautan NKRI, tapi harus mencari tahu penyebabnya. Berdasarkan catatan IMI, kerugian negara akibat illegal fishing sekitar Rp218 triliun per tahun, sebagian besar akibat illegal license dan unreported fishing.

"Umumnya kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut NKRI memiliki izin, tapi banyak yang izinya double, seperti satu izin bisa dipakai hingga sepuluh kapal, selain itu banyak hasil tangkapan yang tidak dilaporkan ke pelabuhan-pelabuhan perikanan, akhirnya aset negara terbawa ke luar negeri tanpa laporan," beber Y Paonganan.

Pertanyaannya, bagaimana mungkin drone bisa mengidentifikasi kapal yang berizin dengan tidak? Bagaimana pula tindakan selanjutnya setelah drone itu berhasil mengidentifikasi kapal ilegal, apa mau ditembak langsung atau dilaporkan ke kapal patroli atau KRI untuk dikejar?

"Ini cara berpikir praktis yang mau menyelesaikan masalah dengan cepat tapi tidak paham permasalahan sesungguhnya," sergah Direktur IMI yang akrab disapa Ongen.

Ongen pun menegaskan bahwa IMI menolak keras rencana Jokowi membeli drone. Ada baiknya, saran Ongen, Jokowi membenahi dulu sistem perizinan kapal dengan membuat aturan yang lebih ketat juga sanksinya serta menyiapkan infrastruktur pendukung. Jika hal ini sudah dilakukan baru berpikir untuk menggunakan teknologi canggih seperti drone untuk mengawasi laut NKRI.

"Jokowi itu tidak paham laut, seharusnya sebelum merencanakan sesuatu untuk menyelesaikan curat marut maritim, ya harus dipelajari dahulu segala sesuatunya, jangan pakai gaya tiba-tiba dan tidak masuk akal. Apalagi harga drone yang triliunan rupiah itu tambah tidak masuk akal lagi," ujar Y Paonganan.

Untuk diketahui, beber Ongen, harga drone termahal saat ini adalah produk Israel yang dijual dengan harga Rp 38 miliar per unit dengan menggunakan satelit. Sementara Indonesia sendiri belum punya satelit untuk mengoperasikan drone. Hal ini sangat rawan kebocoran karena data dapat masuk ke pemilik teknologi.[Rmol]