Itikad PDIP Tolak Harga BBM Semasa SBY Dipertanyakan

Ilustrasi

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap rumusnya semakin mempersulit rakyat. Pemerintah harus bisa mencarikan solusi selain kebijakan itu.

Pakar politik dan peneliti di Nusantara Institute, Pangi Syarwi Chaniago mencontohkan, solusi itu dengan memangkas gaji dan tunjangan elit pejabat. Atau, memangkas fasilitas yang tak efektif dan efisien, biaya perjalanan dinas, serta lainnya.

"Persoalan kenaikan harga BBM adalah persoalan klasik yang sampai sekarang belum ada solusi dari pemerintah terkait defisit APBN, kecuali menaikkan BBM," jelasnya yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online, Senin (1/9/2014).

Ia mencermati, dari dulu hingga sekarang kenaikan BBM hanya dijadikan sebagai komoditas politik belaka. Lihat saja ketika pemerintahan SBY berkuasa, harga BBM dinaikkan. Waktu itu PDIP sebagai parpol oposisi menolak keras kebijakan menaikkan harga BBM agar memperoleh empati dari rakyat.

Namun kini apa yang terjadi. Kebijakan SBY yang pernah dikritik keras itu sepertinya akan diikuti PDIP sebagai partai penguasa di pemerintahan (the rulling party) lima tahun mendatang, dengan alasan serupa.

"Jika niat PDIP pada waktu menolak kenaikan harga BBM di rezim SBY berkuasa benar-benar murni demi rakyat, tentu saja PDIP sekarang sudah punya strategi (mapping) untuk mengatasi defisit anggaran selain menaikkan harga BBM," tengarainya.[Rmol]