Haris Azhar |
Koordinator Kontras Haris Azhar menekankan Jokowi sepatutnya paham dengan sejumlah kasus kejahatan kemanusiaan di Indonesia yang melibatkan Hendropriyono, salah satunya kasus Talangsari 1989.
"Hendropriyono belum bertanggung jawab. Ditambah dengan kasus pembunuhan Munir yang dilakukan oleh agen BIN saat masa Hendropriyono," kata Haris yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online, Minggu (10/8/2014).
Dikatakan dia seharusnya agenda transisi yang dikedepankan Jokowi adalah penanganan keadilan bagi korban-korban pelanggaran HAM. Tapi yang terjadi malah bersiasat kuasa dengan pelaku pelanggar HAM.
"Apa pentingnya Hendropriyono dalam tim transisi itu?,"kata Haris
Kontras juga mempertanyakan agenda transisi antara SBY dengan Jokowi. Agenda, tolak ukur dan penyusunan prioritas transisi hingga kini tidak belum. Yang mengherankan justru Rancangan Pembangunan Jangka Menangah (RPJM) menjadi rujukan.
Jika begini, agenda kerja antara Presiden SBY dengan pihak Jokowi diduga hanya upaya perluasan kuasa baik dari pihak Jokowi maupun SBY. Jokowi butuh kekuatan lebih dari SBY untuk hadapi oposisi dan SBY sendiri melihat peluang masuk dalam pemerintahan Jokowi.
"Hendro saya duga sebagai penghubung komunikasi antara Jokowi dan SBY. Pantas saja penanganan kasus Munir dan Talangsari tidak ada progress," demikian Haris.[Rmol]
0 komentar:
Posting Komentar