Ilustrasi |
Demikian disampaikan pakar information technology (IT) dari Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer (APTIKOM), Prof. DR. Ir. Marsudi W. Kisworo dalam diskusi "Menyoal Quick Count sebagai Kejahatan Demokrasi" di Cikini, Jakarta, Rabu, (16/7/2014).
"Saya menyimpulkan bahwa quick count ini sudah banyak yang salah dan semua lembaga survei telah dimanipulasi semua karena secara statistik itu banyak yang salah," bebernya.
Kesalahan pertama, sebut Marsudi, adalah kesalahan non-teknis atas surveyor yang diturunkan ke lapangan yang ditengarai memiliki preferensi politik.
"Mereka mensurvei siapanya kita nggak bisa kontrol. Jadi yang disampaikan adalah hasil angkanya, bukan siapa orang yang disurveinya. Ini akan menimbulkan kesimpulan yang salah," sambungnya.
Kedua, diperlukan audit metodologi pengambilan sampel dan yang ketiga adalah masalah kredibilitas dari para lembaga survei.
"Menurut saya yang paling penting bukanlah teknis, berpengalaman atau apa, tapi keterkaitan lembaga-lembaga tersebut dengan kandidat," tegasnya.
Karena itu Marsudi mengusulkan agar ke depan, selain diakreditasi KPU, lembaga survei juga tidak boleh dibiayai kandidat yang sedang berlaga dalam pemilihan.
"Kesimpulan saya semua lembaga survei ada masalah, baik teknis atau non-statistik. Sepertinya lembaga survei saat ini tidak ada yang bisa dipercaya," tutupnya. [Rmol]
0 komentar:
Posting Komentar