"Untuk tahap awal baru di Kecamatan Tatanga, dan selanjutnya bisa berlaku di kecamatan lainnya," kata Wakil Wali Kota Palu Mulhanan Tombolotutu di Kota Palu, Rabu (21/8/2013).
Dia menilai pemberian sanksi adat kepada pelaku bentrok dinilai lebih efektif daripada sanksi hukum positif.
Penduduk Kota Palu sebagian besar berasal dari Suku Kaili, sehingga penerapan sanksi adat relatif serupa.
Beberapa waktu sebelumnya belasan pelaku bentrok ditangkap aparat kepolisian, namun beberapa saat kemudian dilepaskan karena dianggap tidak cukup bukti.
Sehari sebelumnya, masyarakat adat Tatanga melakukan deklarasi penegakan hukum dan sanksi adat.
Deklarasi hukum adat itu dalam rangka mengurangi terjadinya bentrok antarwarga dan tindakan kriminalitas di masyarakat.
Ketua Dewan Adat Tatanga, Asra, mengatakan hukum dan sanksi adat itu bertujuan menjunjung kearifan lokal di Kecamatan Tatanga yang merupakan salah satu daerah rawan terjadinya bentrok.
Selain itu, katanya, hal itu juga bertujuan untuk menegakkan budi pekerti dan menghindari tindakan tak terpuji lainnya.
Beberapa sanksi yang disebutkan dalam deklarasi adat itu antara lain ditenggelamkan di laut, dibuang dari kampung, dikucilkan dari masyarakat, dan mengganti atau membayar denda berupa hewan serta perlengkapan adat.
Selain itu ada "ombo", yaitu kegiatan yang melindungi kelestarian alam. "Jika ada warga yang melanggar aturan adat itu juga akan mendapat sanksi adat," lanjut Asrar.
Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah juga mendukung pelaksanaan sanksi adat guna menghukum pelaku bentrok atau tindakan tak terpuji lainnya.
Dia mengatakan masyarakat pada umumnya lebih takut pada hukum adat daripada hukum positif.
Dia juga berharap tokoh adat dan tokoh masyarakat bisa berperan penting dalam menciptakan perdamaian dan ketertiban di lingkungan masing-masing.***
sumber:antarasulteng.com
0 komentar:
Posting Komentar