Untuk memastikan kecurigaan itu, Komisi III, Rabu (5/6) menggelar rapat dengar pendapat dengan dinas dan badan mitra komisi itu, diantaranya Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Dinas Perhubungan.
"Khusus untuk proyek, banyak pengusaha yang mengeluh karena diberikan kepada pengusaha partai politik tertentu dan organiasi massa tertentu. Apakah ini benar atau tidak minta klarifikasi karena ini preseden buruk," kata Ketua Komisi III Asgar Djuhaepa mengawali rapat dengar pendapat.
Asgar juga menerima laporan sejumlah proyek APBD lokasinya dipindahkan tanpa mendapat persetujuan dari DPRD.
Demikian halnya anggaran ada yang diubah dan diduga dilakukan oleh petugas di Biro Keuangan.
"Petugas bermain sendiri mengumpulkan dana itu kemudian dibagikan-bagikan kepada yang lain," kata Asgar.
Asgar mengatakan saat pembahasan anggaran 2013 sudah dilakukan rasionalisasi anggaran dan itu dibahas bersama.
Belakangan, kata Asgar, banyak dinas yang tidak mau menerima hasil rasionalisasi tersebut sehingga kesepakatan yang sudah dibangun akhirnya terganggu.
Asgar mengatakan jika benar itu terjadi, Komisi III tidak akan membahas anggaran 2014.
Selama rapat dengar pendapat berlangsung sekitar empat jam, tidak satu pun anggota Komisi III yang menyebut secara terang-terangan oknum pengurus organisasi massa dan partai politik yang menguasai proyek.
Anggota Komisi III Suprapto Dg Situru mengatakan eksekutif tidak usah menutup-nutupi pembagian proyek tersebut karena sebelumnya Suprapto mengaku pernah diperlihatkan catatan mengenai proyek-proyek yang sudah diarahkan kontraktornya.
"Tidak usah kita bohong-bohongan, ini sudah masuk tahun politik. Memang kita butuh. Ini kebutuhan masyarakat. Kalau ada permintaan yang kita sepakati, anggaran yang kita bagi-bagi di DPRD itu, ya itu tidak usah diambil lagi. Kita sudah usulkan bapak ambil lagi. Kalau gubernur punya orang-orang, kita juga punya orang-orang. Tidak usah kita berbohong. Kita ini bukan anak-anak," kata Suprapto.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan hampir semua proyek diarahkan kepada orang tertentu yang dicurigai orang dekat dengan gubernur.
Suprapto mengatakan intervensi proyek oleh satu orang itu sudah tidak sehat.
"Kami tidak mengintervensi benar proses lelang karena itu ada aturannya, kami faham itu, tapi yang namanya manusia, geser menggeser pasti ada," kata Suprapto.
Suprapto memastikan pasti ada intevensi soal proyek di APBD.
"Tapi jangan `nangoa` (rakus). `Alapuramo` (ambil semua saja)," kata Suprapto.
Dia mengatakan jika kondisi seperti itu terjadi percuma ada pembahasan di DPRD.
Menanggapi keluhan anggota Komisi III tersebut, para kepala dinas dan badan yang hadir menjelaskan bahwa kecurigaan anggota DPRD itu tidak benar.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Saliman Simanjuntak misalnya, mengatakan dirinya tidak pernah mengundang pengurus partai politik atau pengurus ormas tertentu dalam tender proyek.
"Kami tidak mengenal satu partai politik ataupun ormas tertentu. Kalau kebetulan yang punya perusahaan pengurus partai politik atau ormas dan kebetulan menang itu persoalan lain," kata Saliman.
Dia mengatakan semua proses tender yang ada di dinasnya berlangsung terbuka dan tidak pernah membatasi hanya satu kelompok tertentu saja.
Saat ini, kata dia, sebagian tender proyek masih berlangsung.
"Kami juga terbuka lewat internet dan kami tidak pernah membatasi," katanya.
Saliman mengatakan dari sekian banyak paket yang ditender tujuh yang belum ada pemengnya. Dari tujuh paket tersebut, satu paket diantaranya tidak ada yang berminat dan lima paket proyek ditender ulang. Dari lima proyek itu, hanya satu yang ada pemenangnya. Empat paket lainnya gagal tender.***
sumber:antarasulteng.com
0 komentar:
Posting Komentar