Gapura: Tolak Kedatangan Jokowi ke Bumi Tadulako!

Aksi sejumlah aktivis mendesak lengsernya rezim Jokowi di Kota Palu beberapa waktu lalu. [Foto: Dok/JurnalSulteng]

Palu, Jurnalsulteng.com- Rencana Kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Sulawesi Tengah pada puncak event Sail Tomini di Kabupaten Parigi Moutong tanggal 19 September 2015 dinilai hanya bentuk hedonisme (Hura-hura) ditengah keterpurukan ekonomi Indonesia dengah melemahnya nilai tukar rupiah. (Baca Juga: Sail Tomini Ajang Memperkaya Pejabat )

Hal tersebut dikemukakan Gerakan Aktifis Palu untuk Rakyat (GAPURA) dalam siaran pers yang diterima Jurnalsulteng.com, Minggu (13/9/2015). Menurut GAPURA, rencana Kedatangan Joko Widodo (Boneka Asing) pada Event yang menyerap dana rakyat sebesar Rp11 Triliun (APBN 2015) dan Rp150 Miliar (Sharing APBD Sulteng 2015) merupakan gambaran yang konkrit dan nyata, bahwa event Sail Tomini 2015 merupakan ajang Konsolidasi pemodal asing untuk berinvestasi di wilayah timur Indonesia khususnya Bumi Tadulako.
(Baca Juga: Sail Tomini Ajang Konsolidasi Pemodal Asing )

"Kerja-kerja (kewenangan) yang semestinya diserahkan kepada “Pembantu Negara” yakni Menteri-menteri yang di namai Kabinet kerja kini telah diambil alih oleh sang Boneka Asing tersebut," ujar Ketua Gapura, Andrie Wawan.

Dengan kata lain ungkap Andrie Wawan, pembukaan dan Penutupan seharusnya dilakukan oleh menteri yang bersangkutan, apakah menjadi suatu keharusan bagi presiden untuk membuka atau menutup rangakaian kegiatan tersebut? situasi Hukum, Ekonomi, Politik, Pendidikan Indonesia saat ini lagi “Porak Poranda”.

Menurutnya, disisi lain permasalahan Bangsa yang kian hari kian menimbulkan akumulasi kekecewaan rakyat kepada sang Boneka asing makin terlihat jelas dengan adanya pelamahan rupiah yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh sebagaian kaum Buruh ditanah air akan menjadi ancaman yang serius bagi negara Indonesia.

Disebutkannya, catatan hitam Joko Widodo lainnya dan juga menjadi ancaman yang muncul adalah masuknya tenaga asing asal Tiongkok melalui “paket Politik Bilateral” antara Indonesia dan Cina yang kemudian akan menimbulkan konflik Horizontal berkepanjangan bagi rakyat kelas bawah karena alasan pendapatan dan Job kerja akan didominasi kaum buruh tenaga asing ketimbang kaum buruh Indonesia.

"Sebagian kecil permasalahan tersebutlah yang mendorong kami untuk menolak kedatangan Joko Widodo (sang boneka asing) ke Bumi Tadulako, karena kami menilai kedatangan Joko widodo pada tanggal 19 September tidak mencerminkan Amanat Penderitaan Rakyat," jelasnya.

Sebagai bentuk penolakan kedatangan Presiden Jokowi ke Bumi Tadulako, Gapura menyerukan pernyataan sikap diantaranya, Menolak Kedatangan Joko Widodo ke Bumi Tadulako karena tidak mencerminkan Amanat Penderitaan Rakyat.
Mendesak stabilisasi perekonomian Indonesia yang merugikan Rakyat dan Menguntungkan Pihak Asing.
Menuntut dihentikan rekrutmen pekerja tenaga asing pada semua sektor dan berdayakan pekerja tenaga Indonesia.
Benahi dan Ciptakan Paket kebijakan Ekonomi (Harga Pangan dan Harga BBM) yang memihak kepada pendapatan rakyat kelas bawah.[***]

Penulis; Sutrisno
Editor; Agus M