Golkar Beri Bantuan Hukum, Penahanan Habir Dinilai Berbau Politis

Habir Ponulele

Palu, Jurnalsulteng.com- Partai Golkar Sulawesi Tengah siap memberikan bantuan hukum kepada dua orang kadernya yakni mantan Bupati Donggala Habir Ponulele dan mantan Wakilnya Ali Lasamaulu yang kini ditahan jaksa sebagai tersangka korupsi dana perjalanan dinas 2010-2013 senilai Rp1,3 miliar.

"Kita siap memberikan bantuan hukum dalam kapasitas mereka sebagai kader partai, tetapi persoalan hukumnya kita tidak campur. Itu ranah penegak hukum," kata Sekretaris DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah Zainal Abidin Ishak, Yang dikutip dari Antara, Sabtu (8/11/2014).

Dia mengatakan Partai Golkar mendampingi Habir dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD Golkar Donggala untuk meluruskan permasalahan hukum yang dihadapi Habir bersama Ali Lasamaulu yang saat ini menjabat Staf Ahli Gubernur Sulteng. 

"Meluruskan permasalahnnya, jangan sampai ada kepentingan politik di balik kasus itu," katanya.

Dia mengatakan Golkar sudah berkomunikasi dengan Habir terkait penahanan dirinya, namun sejauh ini Golkar belum menunjuk tim advokasi hukum.

Menurut Zainal masalah yang terjadi dengan Habir Ponulele adalah soal administrasi karena ia menilai kinerja keuangan pemerintah Donggala dimasa pemerintahan Habir cukup baik terbukti dengan raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah.

Zainal mengatakan jika dalam perspektif hukum Habir dan Ali Lasamaulu bersalah, Golkar tidak ikut campur.

"Kita tidak bela yang salah, tapi jangan ada tendensi politik di balik proses hukum," katanya.

(Baca Juga: Kejati Tahan Mantan Bupati dan Wakil Bupati Donggala  )

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah Zainal Abidin Ishak menilai penahanan mantan Bupati Donggala Habir Ponulele sebagai tersangka dugaan korupsi dana perjalanan dinas daerah itu, bernuansa politis.

"Kayaknya ada nuansa politiknya, jadi tidak semuanya murni proses hukum," katanya.

Zainal menduga penahanan Habir Ponulele bersama mantan wakilnya Ali Lasamaulu yang saat ini menjabat Staf Ahli Gubernur Sulteng, terdapat tumpangan politik karena ada beberapa indikasi.

Pertama, kata Zainal, kasus yang disangkakan kepada keduanya sejak tahun 2010 dan setiap tahun berjalan sampai 2013 pada akhir periode jabatan Habir-Ali Lasamaulu.

"Kenapa baru sekarang diungkap. Kenapa tidak dari dulu," katanya. 

Indikasi kedua, kata Zainal, saat keduanya masih menjabat bupati dan wakil bupati, kinerja keuangan pemerintah daerah berlangsung baik berdasarkan barometer penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

BPK memberikan penilaian atas kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Donggala dua kali berturut-turut dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Menurut Zainal, jika sejak awal ada indikasi kelebihan biaya perjalanan dinas, mestinya kinerja keuangan menjadi buruk atau disclaimer.

Namun siapa dan bagaimana skenario dugaan permainan politik atas tersangkanya kedua mantan orang nomor satu di Donggala itu, Zainal tidak bersedia memberikan penjelasan.

Dia mengatakan Habir Ponulele dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD Golkar Donggala, maka partai akan ikut mendampingi kedua tersangka.

Zainal mengatakan pendampingan tersebut diperlukan guna menghindari adanya boncengan kepentingan politik dalam proses penegakan hukum yang menimpa Habir dan Ali Lasamaulu.

Mantan Bupati Donggala Habir Ponulele periode 2008-2013 bersama mantan wakilnya Ali Lasamaulu ditetapkan sebagai tersangka sejak beberapa bulan lalu.

Dalam proses pemeriksaan Kamis (6/11/2014) keduanya langsung ditahan di Rutan Maesa Palu, sekitar pukul 13.00 WITA dalam dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas periode 2010-2013 sebesar Rp1,3 miliar.[Ant]