![]() |
Jokowi |
Padahal, laporan Front Pelopor Perjuangan yang dipimpinnya dan Progres 98 soal dugaan kepemilikan rekening di luar negeri oleh Jokowi belum ditindaklanjuti KPK.
"Itu sama sekali belum pernah disentuh untuk diperiksa sebagai saksi pelapor. Alat bukti juga tidak pernah disentuh tiba-tiba KPK menyatakan tidak ada," kata Rachma dalam jumpa pers di kediamannya, Jalan Jati Padang Raya, Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Karenanya, dia meminta agar parlemen menunda pelantikan Jokowi pada 20 Oktober mendatang. Perlu ada klarifikasi terlebih dulu soal dugaan masalah hukum yang melibatkan Jokowi.
"Ini preseden buruk, seorang kepala negara belum clear masalahnya tapi dilantik. Ini martabat bangsa dan negara mau dibawa ke mana," ujar Rachma, yang diklansir Rakyat Merdeka Online.
Putri Bung Karno ini sendiri telah menyurati KPK untuk melakukan klarifikasi dugaan kepemilikan harta kekayaan di luar negeri oleh Jokowi. Namun, tidak pernah ditanggapi sampai KPK menyatakan tidak ada satu rekening pun milik Jokowi di negara lain.
"Kami sudah membuat surat kepada KPK supaya melakukan gelar perkara, supaya fair, tidak ada yang diumpeti. Tapi, hanya dianggap angin lalu," kesal Rachma. [Rmol]
0 komentar:
Posting Komentar