Juru bicara Polda Sulawesi Tengah, AKBP Utoro Saputro yang dikutip dari Antara, Minggu (8/6/2014), mengatakan, jumlah pasukan itu berasal dari Polda Sulawesi Tengah sebanyak 517 personel dan 927 orang dari jajaran kepolisian resor (polres) di provinsi ini.
Dia mengatakan, sistem pengamanan pemilihan presiden itu disesuaikan dengan tingkat kerawanan daerah dan setiap tempat pemungutan suara (TPS).
Untuk daerah aman ditempatkan dua anggota Polri di lima TPS didampingi sepuluh anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas).
Sementara itu, untuk daerah rawan I atau dengan kerawanan sedang ditempatkan dua polisi untuk dua TPS dengan didampingi empat anggota Linmas.
Sedangkan daerah rawan II atau tingkat gangguan keamanan tinggi ditempatkan dua polisi di setiap TPS dengan ditemani empat personel Linmas.
Pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 polisi memberikan penjagaan lebih di Kabupaten Poso, terutama di daerah rawan gangguan keamanan.
Saat pemungutan suara, di daerah itu berlangsung aman dan lancar bahkan tingkat partisipasi di dua kelurahan yang sebelumnya dinilai rawan juga mencapai 70 persen.
Utoro berharap proses pemungutan suara dan penghitungann suara Pilpres di Sulawesi Tengah berlangsung aman dan lancar.
Selain itu, polisi juga menyatakan netral saat saat Pilpres.
Sebelumnya di Kabupaten Donggala, terdapat dua kantor kecamatan yang dijadikan tempat rekapitulasi suara dibakar sekelompok orang dan menghanguskan sebagian besar logistik pemilu.
Menurut Utoro, kejadian itu menjadi pengalaman berarti karena daerah itu tergolong aman.
"Semua pihak bertanggung jawab telah kita sanksi, termasuk Kapolsek Sindue yang dicopot dari jabatannya," ujar Utoro.(Ant)
0 komentar:
Posting Komentar