Demikian disampaikan Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Sulteng, Dedi Askari dalam rilisnya yang diterima Jurnalsulteng.com Minggu (1/12/2013). Dalam rilisnya Dedi menyebutkan, dikeluarkannya rekomendasi tersebut terkait dengan banyaknya keluhan-keluhan masyarakat terhadap aktifitas tambang PT AJA di wilayah itu.
“Komnas HAM juga meminta agar Pemkab Tojo Unauna dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng harus melakukan pemantauan secara berkala, terkait implementasi rekomendasi dari tim Verifikasi di lapangan agar PT AJA tidak sembunyi-sembunyi melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat sekitar,” jelas Dedi dalam rilisnya.
Dalam rekomendasi tersebut juga disebutkan, Pemkab Tojo Una-una dan Pemprov Sulteng harus bertindak tegas kepada PT. Artaindo Jaya Abadi apabila mereka tetap melakukan aktivitas penambangan dan/atau tidak melaksanakan rekomendasi dari Tim Verifikasi.
Selain itu, Pemprov Sulteng dan Pemkab Touna harus memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada PT. Artaindo Jaya Abadi, atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Kehutanan dan ESDM.
“Ini baru laporan awal yang kami keluarkan untuk menjadi bahan Komnas HAM-RI dalam menentukan langkah dan Proses Penanganan selanjutnya. Rekomendasi ini kami buat karena dari kesimpulan yang kami dapatkan, PT AJA jelas-jelas telah melanggar dan tidak taat terhadap Peraturan Perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Kehutanan dan tidak taat terhadap Peraturan Perundang-undangan dibidang ESDM,” tegasnya. (trs)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar