Palu, Jurnalsulteng.com- Bupati Morowali Anwar Hafid harus segera membenahi sistem birokrasi, mengevaluasi kinerja pejabat Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) sekaligus melakukan bersih-bersih kabinetnya. Hal tersebut perlu dilakukan untuk membenahi mutu pelayanan publik di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Tengah, Muh. Syafry Algazali dalam releasenya yang diterima Jurnalsulteng.com, Selasa (8/10/2013).
Menurut Syafri, PKB sebagai salah satu partai pengusung Pasangan Anwar-Sumisi pada pemilihan bupati (pilbup) Morowali lalu, memiliki kewajiban untuk mengawal jalannya pemerintahan agar sesuai dengan harapan rakyat. "Kita minta bupati bekerja optimal untuk rakyat. Untuk mencapai pelayanan publik yang optimal, selain sistem yang baik, pejabat yang menduduki jabatan strategis dalam sistem tersebut juga harus orang yang kompeten dan memiliki integritas tinggi," jelasnya.
Menurut Syafri, Hal ini sangat perlu dan mendesak untuk segera dilakukan penyegaran/mutasi pejabat yang berkinerja rendah. "Terutama bagi pejabat yang patut diduga tersangkut kasus hukum," ujarnya.
Syafri juga menegaskan, mutasi itu dalam rangka penyegaran organisasi pemerintahan agar pelayanan publik dapat dijalankan sesuai dengan standart (minimal) pelayanan publik. "Kami melihat akhir-akhir ini ada indikasi penurunan kinerja para pejabat di tingkat SKPD," ungkapnya.
Selain itu, untuk menunjukkan keseriusan Bupati dalam menjaga integritas moral semua aparat pemerintahannya dari kasus penyalahgunaan narkoba, Syafri juga menyarankan agar Bupati untuk melakukan tes urine semua PNS secara berkala. Kegiatan ini selain dimaksudkan untuk mencegah, juga untuk mengetahui ada tidaknya pengguna narkoba di lingkup pemerintahan Kabupaten Morowali.
"Jika hasil tes urine membuktikan adanya pengguna narkoba dikalangan PNS, harus diberikan hukuman yang bisa memberikan efek jera bagi PNS lainnya. Kalau perlu, dibuatkan Peraturan Bupati atau Payung hukum yang mengatur pelaksanaan tes urine secara berkala dan hukumannya bagi pelaku penyalahgunaan narkoba," imbuhnya.
Sementara terkait dengan kekosongan Sekda Morowali karena pejabatnya sedang mengalami proses hukum akibat tersangkut dugaan kasus korupsi, Syafri mengatakan hal ini sangat mempengaruhi jalannya organisasi pemerintahan secara keseluruhan.
Syafri mengusulkan agar bupati segera menyurat dan mengusulkan nama calon Sekda kepada gubernur untuk diteruskan kepada Mendagri supaya segera ditetapkan salah satunya menjadi Sekda Kabupaten Morowali yang definitif menggatikan Sekda yang saat ini tengah menjalani proses hukum.
"Kami juga minta agar Gubernur Sulawesi Tengah dapat memberikan perhatian khusus terkait kekosongan Sekda Kabupaten Morowali," pungkasnya.trs/*
0 komentar:
Posting Komentar