>
Headlines News :
Home » , » Aksi Buruh, Pemerintah Diminta Cabut IUP Sawit

Aksi Buruh, Pemerintah Diminta Cabut IUP Sawit

Written By Unknown on Rabu, 01 Mei 2013 | 17.27.00


Jurnal Palu - Aksi buruh dalam rangka memperingati hari buruh internasional (may day), Rabu (1/5), yang berlangsung di Palu meminta agar pemerintah mencabut izin usaha perkebunan (IUP) sawit yang nakal dan tidak mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Pengunjukrasa terdiri dari gabungan buruh dan mahasiswa tersebut menuding pemerintah daerah telah mengeluarkan izin perkebunan sawit di Sulawesi Tengah secara masif.

Aktivis dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) Sulawesi Tengah Alim mengatakan di Kabupaten Donggala, pemerintah daerah setempat baru saja mengeluarkan izin lahan untuk PT. Agro Mas Perdana.

Lahan untuk perusahaan itu terdapat di lima kecamatan di wilayah Pantai Barat antara lain Balaesang, Balaesang Tanjung, Sindue dan Sindue Tobata.

Namun mantan Ketua DPRD Donggala Ridwan Yalidjama mengatakan bahwa hingga kini pemerintah daerah belum mengeluarkan izin lahan untuk perusahaan tersebut.

"Saya barusan telepon pak Bupati Donggala. Beliau katakan tidak ada izin lahan untuk Agro Mas Perdana. Tidak benar itu, pengunjukarasa juga harus cek dulu jangan asal tuding," kata Ridwan saat menerima pengunjunrasa di DPRD Sulawesi Tengah.

Wakil Ketua Komisi I itu mengatakan dirinya bersama anggota DPRD lainnya juga mendukung tuntutan buruh dan mahasiswa jika perusahaan yang beroperasi hanya merugikan masyarakat.

Ridwan Yalidjama dengan pengunjukrasa sempat saling tegang, saat Ridwan menantang pengunjukrasa berdebat atas apa yang mereka tuntut terhadap DPRD.

Namun situasi kembali redah setelah Ridwan menjelaskan berbagai upaya yang sudah dilakukan DPRD setempat dalam rangka pengawasan terhadap beroperasinya perusahaan perkebunan di daerah ini.

Setelah mendengarkan penjelasan DPRD, pengunjukrasa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat itu kembali melanjutkan aksinya di kantor gubernur setempat.

Tidak seperti unjuk rasa hari buruh internasional tahun sebelumnya. Kali ini mereka diizinkan masuk ke halaman DPRD dan halaman kantor gubernur untuk menyampaikan tuntutannya.

Sementara itu, massa dari aliansi Mahasiswa Sulteng, yang terdiri dari Mahasiswa STAIN dan Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat (FPKR), juga menggelar unjuk rasa  dari pukul 09.30 wita.
Ratusan massa tersebut awalnya berkumpul di Taman Jembatan Kuning Kecamatan Mantikulore.

Kemudian massa bergerak dari anjungan Pantai Talise dan berorasi didepan Kantor TVRI Sulteng. Massa diterima Kasubsi Prorgam TVRI Sulteng, Moh Hasyim Sos. Setelah melakukan orasi di halama Kantor TVRI Sulteng, massa bergerak ke kantor Gubernur Sulteng dan ke kantor DPRD Prov Sulteng.

Dalam orasinya,  Korlap FPKR Adi Priyanto, SH, menyampaikan beberapa hal diantaranya, Hentikan Neoliberalisme dan  laksanakan Pasal 33 UUD 1945, Pembangunan industri untuk lapangan pekerjaan, tolak upah murah, tolak outsourcing, jaminan sosial buruh.

Selain itu, FPKR juga menolak kenaikkan harga BBM, Nasionalisasi semua Aset Negara.

Setelah Massa menyampaikan Aspirasinya Massa kembali ketitik awal kumpul dan membubarka diri situasi aman dan terkendali.***

sumber:antarasulteng.com/***

Foto: Humas Polda Sulteng
Share this article :

0 komentar:

Jurnalsulteng.com on Facebook

 
Developed by : Darmanto.com
Copyright © 2016. JURNAL SULTENG - Tristar Mediatama - All Rights Reserved
Template by Creating Website
Proudly powered by Blogger