Palu, Jurnalsulteng.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan salah satu kerawanan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2017 mendatang yakni penggunaan politik uang.
"Penggunaan politik uang sangat rawan dalam Pilkada. Walaupun dalam undang-undang belum ada aturan tegas yang berkenaan dengan itu, tetapi seluruh pengawas di lapangan diminta selalu mendokumentasikan semua tahapan serta temuan yang berhubungan dengan politik uang," kata Komisioner Bawaslu Sulteng Asrifai di Palu, Minggu (16/10/2016).
Asrifai merupakan salah satu narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan tahapan kampanye dan dana kampanye pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 yang digelar Bawaslu Sulteng 14-16 Oktober 2016.
Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Sulteng dihadiri perwakilan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dua kabupaten pelaksana pilkada serentak yakni Kabupaten Buol dan Banggai Kepulauan (Bangkep).
Terkait kewenangan pengawas pemilu dalam memberikan rekomendasi diskualifikasi bagi calon kandidiat yang melakukan politik uang, merupakan tantangan yang tidak mudah karena pelanggaran tersebut harus dapat dibuktikan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
"Tetapi tidak mutlak harus langsung dilakukan pemberian sanksi, tentunya tugas kita salah satunya dengan tindakan pencegahan pula," tambah Asrifai.
Menurut dia, politik uang merupakan salah satu dari 29 potensi rawan dalam pelaksanaan pilkada, selain penyalahgunaan wewenang, birokrasi bahkan pemakaian kendaraan dinas untuk kampanye yang dilakukan oleh calon petahana.
Asrifai berharap pasangan calon dapat memaksimalkan semua tahapan dengan baik sesuai aturan serta tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.
"Sesuai jadwal pelaksanaan kampanye terbilang cukup lama, terhitung sejak tiga hari sesudah penetapan calon 28 Oktober 2016 dan tiga hari sebelum waktu pemilihan yakni 11 Februari 2017," ujarnya. (***)
Source; Antara
0 komentar:
Posting Komentar