 |
| Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil (Foto: Tempo) |
Jakarta, Jurnalsulteng.com - Pemerintah akan fokus membangun Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan Merauke untuk meningkatkan kawasan industri di kawasan Indonesia Timur. Namun, terdapat beberapa isu penting yang harus diselesaikan pemerintah, seperti pengadaan lahan, industri jangkar, infrastruktur pendukung, serta persoalan administratif.
"Status tanah penting karena isu ini sering menjadi masalah di Papua," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil dalam keterangan tertulis dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (30/6/2016).
Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan, potensi pariwisata di Papua amat besar. Karena itu, dia menegaskan agar pembangunan KEK Sorong dan Merauke tidak merusak lingkungan di wilayah tersebut. "Dan jangan sampai merusak potensi wisata yang ada di sana," kata Thomas.
Untuk wilayah Sorong, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, seluruh persyaratan administratif sudah lengkap. Pemerintah pun akan mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah agar Sorong resmi menjadi KEK. "Kami setujui Sorong sebagai KEK dan segera diproses peraturannya," katanya.
Nantinya, KEK Sorong akan dibangun di area seluas 523,7 hektar. Adapun pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur di KEK Sorong akan dibagi dalam dua tahap, yakni pada 2017-2018 dan 2019-2020. PLN pun mengklaim telah siap dalam penyediaan listrik sebanyak 40 megawatt. Sementara itu, infrastruktur juga akan dibenahi.
Terkait pembangunan KEK Merauke, pemerintah belum belum memutuskan rencana pembangunannya ke depan karena masih membutuhkan kajian teknis. Secara administrasi, syarat terkait Analisi Mengenai Dampak Lingkungan yang belum lengkap. "Secara prinsip, kami sepakat Merauke untuk jadi KEK. Tapi perlu rapat teknis sekali lagi untuk memutuskan," katanya.(***)
Source; Tempo.co
0 komentar:
Posting Komentar