Awal Mei, Penerimaan Negara Baru Capai 23 Persen

Menko Perekonomian Darmin Nasution (Foto: CNN Indonesia).

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Pemerintah baru berhasil memungut penerimaan Rp419,2 triliun sampai awal bulan ini, atau 23 persen dari target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp1.822,5 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, masih sedikitnya pundi-pundi uang negara disebabkan oleh banyaknya kegiatan usaha yang tersendat di awal tahun. Hal tersebut tercermin dari anjloknya kegiatan ekspor maupun impor.

"Penerimaan terganggu karena banyak kegiatan usaha yang tersendat. Jadi penerimaan pajak kita kurang, pertumbuhannya lebih rendah dibanding periode sebelumnya," tutur Darmin di kantornya, tadi malam.

Sementara dari sisi pengeluaran, Darmin menyebut total realisasi belanja hingga awal Mei 2016 sebesar Rp586,8 triliun. Angka ini setara dengan 28 persen dari alokasi belanja APBN 2016 sebesar Rp2.095,7 triliun.

Menurut Darmin, mayoritas kementerian/lembaga (K/L) belum bisa menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat penyerapan anggaran di awal tahun. Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu mencatat hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mendapat apresiasi dari Jokowi karena bisa membelanjakan anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur yang akan dibangun pemerintah sejak awal tahun ini.

"Presiden meminta agar K/L percepat realisasi belanja. Belanja Kementrian PUPR sudah oke, tapi yang lain harus mempercepat belanjanya," tegas Darmin.

Meski masih terhitung aman dari sisi neraca keuangan, namun pemerintah tetap mengantisipasi potensi defisit yang mungkin terjadi di penghujung tahun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, pemerintah pusat memiliki utang sebesar Rp3.271,82 triliun sampai Maret 2016. Jumlah tersebut naik Rp75,21 triliun dari total utang sampai Februari 2016 sebesar Rp3.196,61 triliun.

Namun, Darmin menegaskan bahwa perkembangan ini masih cukup wajar jika diukur dengan rasio Produk Domestik Bruto (PDB).

"Rasio utang di Indonesia ini berada di angka 26 sampai 27 persen dari PDB. Jadi masih terkendali lah," ujarnya.

Total utang Indonesia saat ini paling banyak dalam bentuk rupiah. Hal ini disebabkan banyaknya pihak asing yang ikut melakukan pembelian ketika pemerintah mengeluarkan surat utang negara (SUN).

Meskipun Darmin menganggap meningkatnya jumlah utang ini masih terkendali, tapi Presiden Jokowi meminta agar kementrian terkait dapat melakukan perhitungan terkait pembayaran bunga dan cicilannya. Hal ini agar utang Indonesia berada pada level aman.(***)

Source; CNNIndonesia