Ombudsman Republik Indonesia [Ilustrasi] |
Nilai terendah yang disematkan pada Dinas Pertanian, khususnya pada Izin Usaha Pertanian itu hanya mendapatkan skor 4.00 atau kategori rendah (zona merah).
Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah H Sofyan Farid Lembah dalam rilisnya mengatakan, survei dilakukan untuk melihat tingkat kinerja instansi maupun SKPD dalam memberikan pelayanan publik.
Survei dan penilaian tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah ini dilakukan untuk mengetahui pemenuhan komponen standar Pelayanan Publik dilakukan berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Penilaian terdiri dari tiga kategori; rendah, sedang dan tinggi.
"Dari 9 SKPD yang disurvei, empat produk layanan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Daerah (BPM-P2TSPD) mendapat skor 63.50 dengan kategori sedang (zona kuning)," terangnya.
Tetapi secara umum kata Sofyan, dari 9 dinas yang disurvei Ombudsman memberikan penilaian 31.25 dengan tingkat kepatuhan rendah dan dinyatakan masuk zona merah.[***]
Berikut tabel hasil survei tingkat kepatuhan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah. Survei dilakukan bulan Maret - Mei 2015.
Kategorisasi : Provinsi
Pemerintah Daerah : Provinsi Sulawesi Tengah
Periode Observasi : Maret – Mei 2015
No. SKPD Produk Layanan Nilai
1. Badan Penanaman Modal Dan 1. Izin Perdagangan Alkohol 63.50
Pelayanan Perizinan Terpadu 2. Izin Usaha Indsutri 63.50
Satu Pintu Daerah (BPM-P2TSPD) 3. Izin Usaha Pertambangan 63.50
Kelistrikan
4. Izin Usaha Jasa Pertambangan 63.50
2. Dinas Cipta Karya Perumahan Dan 5. Rekomendasi Izin Penerbitan Tata 19.00
Tata Ruang Ruang
3. Dinas Kelautan Dan Perikanan 6. Izin Pengolahan Dan Pemasaran 49.00
Hasil Perikanan
7. Surat Kelayakan Pengolahan Ikan 67.00
4. Dinas Kesehatan 8. Rekomendasi Izin Farmasi 13.00
9. Rekomendasi Izin Mendirikan 31.00
Rumah Sakit Tipe B
5. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, 10. Izin Usaha Simpan Pinjam 9.00
Kecil Dan Menengah
6. Dinas Pendidikan 11. Izin Operasional Sekolah 8.00
7. Dinas Perhubungan 12. Izin Penerbangan 11.00
13. Izin Usaha Angkutan Laut 11.00
8. Dinas Pertanian 14. Izin Usaha Pertanian 4.00
9. Dinas Sosial 15. Izin Sumbangan Lintas Daerah 12.00
16. Izin Penyediaan Tenaga Listrik 12.00
Nilai Rata –Rata 31.25
Zonasi Provinsi Merah
Keterangan Kategorisasi Penilaian Provinsi :
Nilai Tingkat Kepatuhan Zona
0– 50 Rendah Merah
51 – 80 Sedang Kuning
81– 100 Tinggi Hijau
0 komentar:
Posting Komentar