Longsor Kebun Kopi, PPK Sesalkan Pernyataan Satker PJN II

Aparat keamanan bersenjata ikut berjaga saat penanganan longsor kebun kopi yang terjadi pekan lalu. Penanganan longsor jalur Kebun Kopi kali ini dinilai kontroversi. [Foto: Yusrin/JurnalSulteng]

Palu, Jurnalsulteng.com- Musibah longsor jalur Kebun Kopi yang terjadi pekan lalu, selain dinilai kontroversi penanganannya, ternyata menimbulkan polemik baru di internal PJN Wilayah II.
(Baca: Aneh, Penanganan Longsor Kebun Kopi Menggunakan Dana Rutin)

Informasi yang dihimpun Jurnalsulteng.com menyebutkan, polemik baru itu akibat kesalahan penyataan Satker PJN Wilayah II Saut P. Munthe, ST. MM. MT pada media ini,  bahwa longsor yang mengakibatkan lamanya antrian yang mengesalkan pengguna jalan itu bukan kategori bencana alam.

Sementara, Gubernur Sulteng Longki Djanggola menyebutkan, bahwa kejadian itu murni bencana alam. Bahkan, Longki menyatakan, penganggaran penanganan bencana itu menjadi tanggungjawab Satker  dan PPK PJN wilayah II. (Baca Juga: Penanganan Longsor Kebun Kopi Dinilai Hanya Kejar Profit)

Menurut orang terdekatnya yang enggan disebutkan namanya, PPK 08, Irene Karim sangat menyayangkan pernyataan Kepala Satker Saut Munthe yang menyebutkan, longsor kebun kopi yang penanganannya hampir seminggu bukan kategori bencana alam. "Keliru pernyataan Kepala Satker, bahwa longsor kebun kopi bukan bencana alam," sebut orang tersebut menirukan pernyataan Irene Karim.

Termasuk anggaran rutin digunakan bukan anggaran tahun 2014 seperti kata Satker, tetapi menggunakan anggaran rutin 2015. "Walaupun saat ini belum tersedia," kutipnya.

Karena itu, pembayaran sewa alat berat untuk menangani longsor itu, belum bisa dilakukan karena masih menunggu anggaran rutin yang sudah teralokasi.[Yus]