RepDem Desak Jokowi Jalankan Reforma Agraria

Agussalim Faisal, SH

Palu, Jurnalsulteng.com- Relawan Perjuangan Demokrasi (RepDem) Sulawesi Tengah (Sulteng), mendesak Presiden Jokowi untuk menjalankan reforma agraria dan menyingkirkan para pembajak Trisakti, yang mendompleng di Pemerintahan Jokowi-JK.

Hal tersebut dikemukan Ketua RepDem Sulteng Agussalim Faisal SH dalam sebuah diskusi yang digelar Redaksi PaluTV, Senin (8/6/2015). Diskusi kali ini merupakan lanjutan dari pertemuan kampung-kampung dengan Dewan sesama aktivis Reforma Agraria dan dihadiri sejumlah aktivis Gerakan Reforma Agraria Sulteng.

“Isu utama kampanye Presiden Jokowi antara lain reforma agraria. Ini harus segera dijalankan.ujar Agussalim Faisal SH.  Tanah-tanah di seluruh wilayah harus direformasi kepemilikannya, diatur dengan adil, agar tidak ada borjuasi lokal menjadi konglomerat pengembang maupun pemegang HPH yang diberi otoritas mengelola ratusan ribu hektar (Ha). Sementara, rakyat kaum tani dan anak negeri hanya menyewa dengan mesti bayar rente tanah serta terpinggirkan di bumi Nusantara,” ujar Agus.

Diskusi juga dihadiri Pimpinan Serikat Tani Donggala, Serikat Tani Kabupaten Sigi,  Mahasiswa Kabupaten Poso itu dan aktivis Pemuda Desa Kabupaten Buol.

Menurut Agus, dari era Bung Karno, yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria atau ‘Land Reform’,  masih berlaku. Namun, upaya ini  terus  mengalami hambatan dari para pemilik modal atau kaum tuan tanah yang berkolaborasi dengan penguasa alias Kapitalis Birokrat (Kabir).

Selain reforma agraria lanjut Agus, Repdem Sulteng juga mengingatkan Presiden Jokowi agar jalankan Nawa Cita dan Trisakti-nya Bung Karno.

Dikatakannya, mereka yang ‘kepala batu’ dan tetap masih jadi antek Nekolim (Neo kolonialisme-imperialisme-Red) atau kini dikenal dengan Imperialis Global, singkirkan saja.

“Mereka itu Pembajak TRI SAKTI, tidak ada kedaulatan bagi Politk, Budaya dan Kemandirian Ekonomi Bangsa. Kami mengingatkan Presiden Jokowi untuk melaksanakan Nawa Cita dan Trisakti Bung Karno. Kami menilai, enam bulan  pemerintahan Jokowi telah menjauh dari Nawa Cita dan Trisakti Bung Karno, karena dibajak oleh oknum-oknum di sekitar Presiden. Jika mereka tak mau berubah, dan tetap ber’kepala batu’, singkirkan saja,” tegas Agus.

Prioritaskan Kasus di Daerah
Kabinet Presiden Jokowi-Jk  harus menjadi Pimpinan Nasional yang sejatinya di Daerah-daerah. Sebab hingga saat ini jika melihat kasus-kasus konflik agraria disektor Perkebunan Sawit, Pertambangan dan Taman Nasional yang berbasis Konservasi perlu segera dievaluasi dari keberadaan kinerja menteri-menteri terkait dan beserta pejabat eselon I dan II.
Sehingga, Nawa Cita dan Trisakti Bung Karno bisa dirasakan masyarakat lewat kebijakan dan Program Pemerintah.

“Misalnya saja dengan berbasis pada Nawa Cita dan Trisakti Bung Karno, segera dilakukan penataan ulang di sektor global seperti energi sehingga semakin berpihak kepada kepentingan nasional. Lalu, pembangunan kedaulatan pangan tidak hanya berorientasi pada swasembada pangan, tetapi harus mengangkat perekonomian petani dari golongan ekonomi bawah menjadi kelompok ekonomi menengah,” ujarnya.

Agus mengatakan, gerakan mahasiswa dan petani harus menjadi pelopor dalam perjuangan menuntaskan agenda Reformasi yang telah di Bajak ini.

“Saya berharap, Presiden Jokowi kemudian berkomitmen mendiskusikan gagasan aplikasi dari kasus-kasus konflik agraria hingga dapat menuntaskan masalah nasional ini di daerah-daerah, dan khususnya dari organisasi petani dan mahasiswa dapat diajak turut serta menjadi bagian program pemerintahan Jokowi dengan Nawa Cita-nya," harapnya.[***]

Wartawan; Mahbub
Editor; Sutrisno