Pemprov Sulteng Usulkan Jalan Tol Gratis Palu-Parigi

Ilustrasi

Palu, Jurnalsulteng.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengusulkan pembangunan Jalan Bebas Hambatan Non Tol yang menghubungkan Palu-Parigi sepanjang 32 km. Proyek ini membutuhkan dana sekitar Rp 5 triliun.
‎
Gubernur Sulawesi Tengah ‎Longki Djanggola‎ mengatakan, jalan ini akan menjadi jalan penghubung utama transportasi logistik antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III. Dengan kata lain menghubungkan alur transportasi laut dari ujung timur Pulau Sulawesi ke ujung baratnya.

"Jadi sejalan dengan tol lautnya Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo). Angkutan logistik yang bersandar di Pelabuhan Pantoloan di Barat dan pelabuhan yang di Parigi, sebelah timur Sulawesi," tutur Longki usai bertemu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Jumat (10/4/2015).

Longki pun mengaku ide ini sudah disampaikan ke sejumlah pihak terkait yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan. Jalan ini akan berbentuk layaknya tol, namun dalam operasinya tidak dikenakan tarif alias gratis.

"Jadi semacam jalan tol yang digratiskan. Yang bisa masuk situ hanya kendaraan roda 4. Roda 2 bisa lewat jalan reguler," jelasnya.

Saat ini, lanjut Longki, sebenarnya sudah ada jalan yang menghubungkan 2 titik tersebut. Namun kondisinya kurang baik dan memakan waktu lebih lama.

"Jalannya memutar dan rawan longsor ketika hujan. Karena kondisi tanah di sekitarnya itu labil, jadi kalau hujan langsung longsor dan menutup jalan," sebut dia.

Elim Somba, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra Pemprov Sulteng, menjelaskan bahwa jalan ini nantinya akan berdiri di atas tiang-tiang pancang beton sehingga secara fisik akan memiliki bentuk seperti jalan tol atas laut di Bali atau jalan layang Kelok Sembilan di Padang.

"Posisinya akan berada di atas jalan existing (yang sudah ada) dan itu akan sangat membantu transportasi logistik. Karena panjangnya cuma 32 km, waktu tempuhnya paling hanya 20-30 menit. Kalau jalan yang ada waktunya harus 1,5 jam," papar Elim.

Dengan fungsinya tersebut, jalan bebas hambatan non tol ini akan sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian di kawasan Indonesia Timur.

"Sifatnya akan port to port (pelabuhan ke pelabuhan). Jelas untuk logistik ini sangat strategis, karena kapal dari Maluku dan daerah lain yang bersandar di Parigi bisa langsung antar barang via darat lewat jalan ini menyambung ke Pelabuhan di Pantoloan untuk sambung laut lagi ke Pulau Kalimantan via laut. Bisa sebaliknya juga. Jadi terbayang bagaimana pentingnya," jelas Elim.

Untuk kebutuhan investasi, tambah Elim, diperlukan dana sekitar Rp 5 triliun dari mulai uji kelayakan (feasibility study), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), pengerjaan desain, hingga pembangunan fisik jalan.

Dari Rp 5 trilun kebutuhan investasi tersebut, Rp 30 miliar sudah dialokasikan pemerintah pusat. "Sisanya bisa dari dana pemerintah daerah atau diswastakan. Nanti keputusannya setelah proses kajian selesai," tutur Elim.***

Sumber: detik