Tak Koordinasi, Kabareskrim Irjen Budi Waseso Dinilai Bertindak Indisipliner

Diskusi Perspektif.  [detikcom]

Jakarta, Jurnalsulteng.com - Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso dinilai patut dievaluasi dan dicopot dari posisinya. Meski baru 4 hari menjabat, Budi dinilai telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kegaduhan.

Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto membeberkan hal-hal yang melemahkan posisi Budi sebagai Kabareskrim. Salah satu kesalahan Budi yakni pada aksi perdananya, yakni penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

“Kemarin itu tampak sekali tidak ada koordinasi, tidak ada pemberitahuan dari Kabareskrim kepada Wakapolri (Komjen Badrodin Haiti) sebagai pimpinan tertinggi di Polri mengenai penangkapan pimpinan lembaga tinggi negara,” ujar Nico saat ditemui usai diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2015).

Lazimnya penangkapan biasa memang tidak diberitahu kepada pimpinan tertingi di Polri. Namun lain halnya jika menyangkut pimpinan lembaga tinggi negara yang harus dikoordinasikan sehingga tidak perlu terjadi kegaduhan. Kemarin, Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sempat membantah adanya penangkapan BW.

Menurutnya, tindakan Budi sudah mengarah pada tindakan indisipliner, karena bertindak tanpa koordinasi dengan Wakapolri, pimpinan tertinggi di Polri saat ini. Hal itu juga kelihatan tadi malam, saat pimpuinan KPK dihalang-halangi masuk Mabes polri.

“Setelah ditelusuri itu juga atas atas perintah Kabareskrim. Posisi Kabareskrim ini harus dievaluasi. Karena antara KPK dan Polri enggak akan terjadi seperti ini, dan tidak ada kegaduhan kalau Kabareskrimnya bertindak professional dan tidak partisan,” bebernya.

Nico Harjanto juga mendesak agar Kepala Bareskrim Irjen Pol Budi Waseso diganti. Menurutnya, ketegangan antara lembaga penegak hukum KPK dan Polri saat ini adalah karena tindakan Budi yang baru menjabat empat hari lalu.

“Iya, kegaduhan ini akibat langkah Kabareskrim,” kata Nico yang dilansir dari detik.com.

Nico menuturkan, Irjen Budi sejak awal tidak menunjukkan sikap yang profesional sebagai seorang perwira tinggi. Malah, menurutnya dia bersikap partisan karena sejak awal menyatakan bahwa dia anak buah Komjen Budi Gunawan.

Karena itu, Nico mendesak agar Presiden segera mengevaluasi Budi. Kegaduhan yang terjadi saat ini dinilainya sudah bisa menjadi dasar yang cukup kuat untuk melakukan penggantian.

“Kalau tindakannya menimbulkan kegaduhan, insubkoordinasi dan pembangkangan terhadap Wakapolri yang sudah mendapatkan penugasan seperti Kapolri, itu tentu layak dievaluasi. Presiden bisa memerintahkan kepada pimpinan Polri untuk mengadakan sidang dewan kepangkatan dan jabatan tinggi untuk mengevaluasi posisi Kabareskrim tersebut,” pungkas Nico.[Dtc]